Ketua Banleg Minta Mendagri Tetapkan Eselonering BRA

BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera menetapkan usulan kelembagaan dan eselonering sekretariat sebagai unsur penunjang tugas Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Menurutnya, penetapan tersebut diperlukan sebagai upaya mempercepat pengefektifan fungsi kelembagaan BRA dalam menuntaskan program reintegrasi di Aceh.

“Pemerintah Aceh sebenarnya sudah sejak Januari lalu mengusulkan penetapan tersebut ke Mendagri. Namun hingga hari ini belum juga terealisasi. Untuk itu, saya sangat berharap agar Pusat menindaklanjutinya dengan segera menetapkan Kelembagaan dan Eselonering Sekretariat BRA,” ujar Iskandar Usman, Rabu, 25 Mei 2016 siang.

Dalam menindaklanjutinya, pembentukan perangkat baru mengacu pada pada ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menyebutkan, daerah yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus, pembentukan perangkat daerah untuk melaksanakan status istimewa berpedoman pada Peraturan Menteri dengan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

“Karenanya sangat diharapkan setelah adanya penetapan kelembagaan, besaran organisasi dan eselonering oleh Mendagri dan telah mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Pemerintah Aceh menyiapkan serta menyampaikan rancangan qanun tentang sekretariat BRA kepada DPR Aceh untuk dijadwalkan pembahasan. Pemerintah sendiri menindaklanjuti surat kami, sudah mengirimkan surat tertanggal 8 Januari 2016 ke Menteri Dalam Negeri,” kata politisi muda ini.

Anggota DPRA asal pemilihan Aceh Timur ini mengatakan, Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2015 tentang BRA telah mengamanatkan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menuntaskan program reintegrasi di Aceh. Program ini diarahkan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap mantan kombatan, masyarakat korban konflik, eks tapol/napol dan unsur masyarakat lainnya.

“Program reintegrasi juga menjadi bagian dari upaya menuntaskan konflik sosial yang selama ini terjadi di Aceh. Karenanya, percepatan program sangat dibutuhkan untuk meminimalisir potensi konflik yang selama ini masih berpeluang terjadi,” katanya.

Atas tujuan tersebut, lanjut Iskandar, DPR Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 6 tahun 2015 sebagai landasan hukum dilaksanakannya percepatan program tersebut.

“Jika tidak ditindaklanjuti dengan cepat, maka saya khawatir malah akan kontraproduktif dengan semangat dan tujuan yang sudah dirumuskan tersebut. Persoalan lainnya, kita tidak mau jika pembiaran ini justru menimbulkan potensi yang tidak baik,” ujarnya.

Iskandar mengatakan, Pemerintah Aceh juga harus melakukan dorongan yang sama kepada Pusat. Dia meminta agar program reintegrasi menjadi sasaran prioritas sehingga dapat segera terealisasi dalam tahun 2016 ini.

“Kami akan menyurati secara khusus pemerintah Aceh dan Mendagri untuk melakukan penetapan usulan penunjang tugas BRA. Jangan sampai badan yang sudah dibentuk dan diatur tugas dan fungsinya malah tidak bisa bekerja hanya karena persoalan prosedur administrasi yang belum ditetapkan,” kata Ketua Banleg DPR Aceh.[](bna)