Keran Pencairan Dana APBA Mulai Dibuka

BANDA ACEH – Terhitung Senin (6/3), Dinas Keuangan Aceh (DKA) membuka usulan pencairan dana program dan kegiatan APBA 2016. Keran pencairan dana itu dibuka pada hari Jumat (4/3) setelah berlangsung Rapat Pimpinan (Rapim) Persiapan Pelaksanaan APBA 2016 di Ruang Rapat P2K Setda Aceh.

Pada saat itu, Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah, memerintahkan kepada semua Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk menuntaskan penandatangan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBA 2016 yang nilainya mencapai Rp 12,8 triliun.

Kepala DKA, Jamaluddin SE yang dimintai penjelasannya tentang telah dibukanya usulan amprahan pencairan dana APBA 2016 itu kepada Serambi mengatakan, dengan pembukaan pencairan dana APBA itu dilakukan, maka TAPA dan Kepala SKPA telah menyelesaikan tugasnya menandatangani seluruh dokumen DIPA APBA 2016.

Selain itu, buku besar uraian/penjabaran program dan kegiatan APBA 2016 hasil perbaikan koreksi Mendagri terhadap RAPBA 2016 yang telah diperbaiki TAPA bersama Badan Anggaran DPRA telah diantar ke Mendagri. Jika kedua persyaratan itu selesai dijalankan, maka DKA wajib membuka keran pencairan dana APBA.

Jamaluddin menambahkan, pembukaan keran pencairan dana APBA 2016 ini sangat membantu pihak SKPA untuk menyelesaikan pembayaran honorarium tenaga kontraknya yang jumlahnya mencapai 7.000 orang di seluruh jajaran SKPA Pemerintah Aceh.

Menurut informasi, kata Jamaluddin, uang honorarium bulanan tenaga kontrak provinsi sejak Januari-Maret 2016 belum dibayar. Untuk itu, Kepala SKPA bersama bendahara gaji dan bendahara rutinnya, sudah bisa mengusulkan pengamprahan dana untuk pembayaran honor dan tenaga kontraknya pada pekan ini, agar honor mereka yang sudah tiga bulan tertunggak bisa dibayar sekaligus bulan ini.

Pihak SKPA, kata Jamal, juga bisa menambah amparahan dana rutin kantornya, seperti gaji pegawai, uang listrik, telepon, air, kebersihan, dan uang muka tahap awal untuk pelaksanaan kegiatan. Misalnya, dana perjalanan dinas untuk konsultasi kegiatan yang akan dilakukan.

Sedangkan Anggota DPRA yang hak-hak keuangannya selama ini ditahan–sebagai sanksi akibat keterlambatan pengesahan APBA 2016–mulai bulan ini sudah bisa menerima kembali hak-hak keuangannya.

Pihak Sekretariat DPRA sudah bisa mengusulkan amprahan dana untuk gaji anggota Dewan tenaga kontrak, kebersihan, dan lainnya.

Sehubungan dengan itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pelaksana program dan kegiatan APBA bersama bendahara proyek, diimbau Jamal, sudah bisa mengusul amparahan dana kegiatannya. Misalnya, untuk pelatihan.

Menurut data dari P2K Setda Aceh, jumlah pelatihan dalam APBA 2016 mencapai 672 kegiatan, dengan pagu anggaran Rp 323,8 miliar. Karena jumlah kegiatannya cukup banyak, maka SKPA sudah harus bisa mencicil pelaksanaan pelatihannya pada bulan ini.

Soalnya, kalau menunggu sampai akhir tahun anggaran, baru dilaksanakan kegiatan pelatihannya, maka program pelatihan yang telah dibuat tidak maksimal dan bisa menimbulkan kecurigaan negatif dari berbagai lembaga, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Tidak hanya untuk kegiatan pelatihan, kata Jamaluddin, untuk persiapan pelaksanaan lelang proyek secara terbuka dan penunjukan langsung (PL), dalam rapim pelaksanaan percepatan APBA Jumat pekan kemarin, Gubernur Zaini Abdullah juga mengingatkan kembali kepada Kepala SKPA, KPA, dan PPTK, untuk segera menyelesaikan persyaratan dokumen proyek fisik dan pengadaan barang serta jasa yang mau dilelang secara umum maupun di-PL-kan.[] selengkapnya baca di aceh.tribunnews.com