BANDA ACEH - Pengamat Politik Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra berharap pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat. Komunikasi ini…
BANDA ACEH – Pengamat Politik Hukum Aceh, Erlanda Juliansyah Putra berharap pemerintahan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah mampu membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat.
Komunikasi ini perlu dilakukan secara intens kepada pemerintah pusat mengingat hingga saat ini ada beberapa perturan regulasi UUPA yang masih belum terealisasikan sejak UUPA itu disahkan tanggal 1 Agustus 2006, ujar Erlanda melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Selasa, 4 Juli 2017.
Erlanda menyebutkan, dari 10 Peraturan Pemerintah (PP) yang harus dibentuk pemerintah pusat, hanya lima PP terbentuk hingga saat ini. Sedangkan lima PP lainnya masih terkendala persoalan substansi atau materi muatannya yang dianggap sudah tercantum dalam peraturan bersifat nasional, dan hanya membebani pemerintah kabupaten/kota.
Mungkin ini ke depan yang harus segera ditindaklanjuti pemerintah Irwandi-Nova setelah beliau terlantik besok (5 Juli), di samping persoalan-persoalan lain yang juga memiliki sifat urgensitasnya masing-masing, kata Erlanda.
Erlanda melanjutkan, belum lagi dengan beberapa peraturan yang diwariskan pemerintahan Zaini-Muzakir yang juga memiliki nilai strategis bagi Aceh ke depan, juga harus disikapi pemerintahan Irwandi-Nova. Terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang masih diperdebatkan rumusannya terkait posisi Pemerintah Aceh dan persoalan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang diejawantahkan melalui lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) yang masih harus mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Kata dia, ini tentu menjadi hal yang juga harus dilanjutkan pemerintahan Irwandi-Nova.
Khusus terkait persoalan KEK, pemerintahan Irwandi-Nova diharapkan dapat segera menentukan sikapnya, apakah PP ini harus dilanjutkan atau nanti dievaluasi terlebih dahulu. Karena memang persoalan KEK ini sangat penting bagi masa depan Aceh, terlebih pasangan Irwandi-Nova juga memiliki tekad yang sama untuk kepentingan masyarakat Aceh. Tentu ini harus benar-benar dipikirkan untuk kepentingan masa depan Aceh, jangan sampai nanti keliru dan merugikan masyarakat Aceh, ujar Erlanda.
Menurut Erlanda, satu sisi keberadaan KEK Arun ke depan sangat strategis dalam membantu Aceh untuk jangka panjang, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pemasukkan anggaran bagi Aceh setelah dana otonomi khusus Aceh dihentikan pemerintah pusat. Hal ini harus segera disikapi pemerintahan Irwandi-Nova.
Sebenarnya ada peluang yang besar di pemerintahan Irwandi-Nova. Beliau diusung kombinasi partai politik Aceh dan nasional yang notabe-nya juga sebagai partai pendukung pemerintah yang berkoalisi dengan pemerintah pusat. Tentu ini menjadi peluang emas bagi pasangan ini untuk menjalin komunikasi yang baik ke pemerintah pusat. Ini yang mungkin tidak didapatkan pasangan Zaini-Muzakir sebelumnya yang hanya diusung partai lokal dan partai nasional di luar koalisi pemerintah. Ini kelebihan yang harusnya disadari pemerintahan yang baru ini, katanya.
Terlebih lagi, Erlanda melanjutkan, apabila pasangan ini mampu meyakinkan Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI untuk duduk bersama dan bersinergi dalam menyukseskan program pemerintahan Irwandi-Nova. Tentu akan lebih baik lagi, karena memang ujung tombak kepentingan politik Aceh itu ada di Forbes, dan Forbes harus bersikap untuk mendukung pemerintahan ini ke depan. Agar nantinya misi dari pemerintah Irwandi-Nova dalam menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU (Helsinki) dapat terwujud, ujarnya.[](rel)
