Kades Presentasikan RKP Kampong 2017, Ini Pesan Merah Sakti

SUBULUSSALAM – Sebanyak 82 kepala kampong/desa dalam wilayah Pemerintah Kota Subulussalam mempresentasikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampong Tahun Anggaran 2017 di hadapan Wali Kota Subulussalam, H. Merah Sakti, S.H., yang digelar di aula pendopo wali kota, Kamis, 4 Mei 2017.

Pemaparan RKP tersebut turut dihadiri tim penguji terdiri dari Asisten I dan III Setda Subulussalam Taufit Hidayat dan Rahmiati, Kepala Bappeda Zulkifli, S.STP., M.Si., Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) H. Firdaus, S.E., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Irsal Idris, Kabag Tata Praja Setda Ali Tumangger dan Kabag Organisasi Setda Supardi.

Wali Kota Merah Sakti memberikan waktu 15 menit kepada masing-masing Kades untuk memaparkan program tahun 2017, diawali Kepala Desa Bangun Sari, Kecamatan Longkib, Sampit Siregar disusul Kepala Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kasab Bancin.

“15 menit waktu pemaparan, jangan terlalu banyak mukadimah, langsung ke poin saja, sampaikan yang penting-penting saja,” kata Merah Sakti.

Setelah mendengar pemaparan kepala kampung tentang RKP Kampong TA 2017, Merah Sakti meminta Kepala DPMK Irsal Idris menurunkan tim ke masing-masing desa untuk melihat kondisi di lapangan, apakah dana operasional kantor untuk melengkapi administrasi benar dibelanjakan atau tidak.

“Pak Irsal harus turunkan tim ke desa, cek apakah biaya operasional kantor desa itu betul ada dibelanjakan atau tidak,” kata Merah Sakti melihat ke arah Irsal Idris.

Merah Sakti mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi penggunaan dana desa (DD). Karena itu, ia berpesan kepada Kades supaya menggunakan dana tepat sasaran, jangan disalahgunakan.

“Hati-hati menggunakan dana desa, KPK turut memantau penggunaan dana desa,” kata Merah Sakti mengingatkan.

Terkait program studi banding Kades tahun 2016 lalu, Merah Sakti tidak melarang kegiatan tersebut asal harus ada output yang dibawa pulang ke kampong masing-masing untuk kemajuan daerah. “Kita tidak larang studi banding demi meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman, silakan. Tapi, apa yang ada di tempat studi banding itu harus bisa dibawa ke daerah kita,” katanya.[]