Jokowi Ditantang Berani Tegas Bilang Tak Setuju Revisi UU KPK

Jakarta – Revisi UU KPK mendapat kritik keras dari publik. Salah satunya dari dari Pemuda Muhammadiyah. Mencegah revisi UU KPK benar-benar dilakukan, Presiden Jokowi harus berani bersikap tegas menolak revisi UU KPK.

“Padahal bila betul Pemerintah atau Presiden tidak setuju dengan revisi UU tersebut, ya presiden tinggal bilang tidak setuju, UU itu pasti tak jadi direvisi,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Rabu (3/2/2016).

Dahnil menilai, presiden semestinya paham kalau dramatologi revisi UU KPK telah banyak menyita energi banyak pihak.

“Bagi saya terang tiga poin utama revisi UU KPK memiliki kecenderungan melemahkan KPK yakni; adanya Dewan pengawas, KPK bisa melakukan SP3, Peyadapan harus izin. Ditambah lagi tidak ada alasan mendesak untuk merevisi UU KPK ini saat ini. Publik terang menolak revisi ini, Lucu-nya DPR tetap ngotot,” tutur dia.

Menurutnya juga, revisi UU KPK ini tidak bisa dilihat satu sisi saja yakni inisiasi DPR, usulan revisi ini adalah kerja berjamaah pemerintah dan DPR.

“Bedanya DPR mendorong revisi yang bernuansa melemahkan itu dengan “Jahr (terang, bersuara Keras) Sedangkan Pemerintah dengan “Sirr (dengan Suara pelan) alias pura-pura nggak ngusulin,” tegas dia.

“Jadi selama presiden atau pemerintah tidak bersuara terang menolak revisi ya jelas agenda pelemahan KPK melalui revisi UU KPK memang dilakukan secara berjamaah,” tutup dia.[] Sumber: detik.com