BANDA ACEH – Ketua Fraksi PAN DPR Aceh, Asrizal H Asnawi, mengharapkan semua pihak untuk tidak menggambarkan Pilkada Aceh seram. Hal ini disampaikan Asrizal menyikapi wacana penambahan pasukan keamanan Bawah Kendali Operasi (BKO) untuk pengamanan Pilkada.
“Kalau mereka (Polda Aceh dan Kodam IM) sanggup, kenapa harus didatangkan dari luar? Biarlah hal ini diserahkan kepada Kapolda Aceh dan Pangdam IM. Kita kan gak boleh membuat Pilkada ini kesannya seram. Kapan investasi mau masuk ke Aceh kalau kita sendiri menggambarkan Aceh ini seram,” ujar Asrizal kepada portalsatu.com, Selasa, 20 September 2016.
Dia mengatakan jika dibandingkan dengan daerah lain, angka kriminal di Aceh jauh lebih sedikit. Asrizal kemudian mencontohkan dengan daerah Jakarta yang setiap harinya terjadi kasus pembunuhan, mutilasi dan aksi kriminal lainnya.
“Di Aceh, alhamdullilah kan nggak ada. Lebih aman, jadi jangan kita gambarkan Aceh ini seram,” ujarnya lagi.
Namun hal ini semua, kata Asrizal, yang merasa aman atau tidaknya rasa aman di daerah tersebut itu ada pada orang-orang di Aceh sendiri. Dia mengatakan wacana penambahan personil BKO ini juga lebih kepada sanggup atau tidaknya Kapolda Aceh dan Pangdam IM mengamankan daerahnya sekarang.
“Ini kan pertaruhan jabatan Kapolda Aceh dan Pangdam IM karena mereka yang memikul. Kalau mereka merasa, oh personil saya cukup untuk mengamankan, ya cukup (dengan pasukan organik),” katanya.
Asrizal mengatakan barometer keamanan daerah ada pada Kapolda Aceh dan Pangdam IM. Dia menyebutkan kalau nantinya terjadi apa-apa, maka dua orang tersebut akan disalahkan oleh Jakarta.
“Namun saya sebagai DPR yang berlatarbelakang pengusaha, tidak mau menggambarkan Aceh ini seram. Saran saya semua masyarakat tunjukkanlah bahwa Aceh ini sudah aman, kita yang harus membuktikan Aceh ini sudah aman. Ini bergantung pada kita (masyarakat Aceh sendiri),” katanya.
Di sisi lain, Asrizal mengatakan, Aceh bukan lagi daerah yang diberlakukan daerah operasi militer. Siapapun tidak mau ambil resiko untuk hal tersebut.
“Yang penting pilkadanya dilaksanakan dengan baik, masyarakat juga baik, orang-orang baik juga peduli terhadap pilkada ini, masalah tambahan pasukan itu saya kembalikan itu pada polisi. Mungkin dengan jumlah TPS, intinya mereka tidak akan menambah pasukan karena konflik,” kata Asrizal.
Menurut Asrizal tidak ada lagi pihak yang menyebutkan Aceh itu adalah daerah konflik. Dia menyayangkan jika ada para pihak yang menggambarkan Aceh seperti daerah konflik setiap berlangsungnya pilkada.
“Masalahnya ini, pilkada berlangsung selama lima tahun sekali. Masak setiap lima tahun sekali kita berkonflik, mana mau orang berinvestasi di Aceh. Masak setiap pilkada orang menutup pabrik, mana mau orang berinvestasi di Aceh,” katanya.