TAKENGON - Kejaksaan Negeri Takengon menyelidiki kasus bantuan ternak di bawah Dinas Peternakan dan Perikanan Aceh Tengah tahun anggaran 2016 yang diduga terjadi penyimpangan. Kajari…
TAKENGON – Kejaksaan Negeri Takengon menyelidiki kasus bantuan ternak di bawah Dinas Peternakan dan Perikanan Aceh Tengah tahun anggaran 2016 yang diduga terjadi penyimpangan.
Kajari Takengon melalui Kasi Pidsus Afriadi Asmin, S.H., Kamis, 3 Agustus 2017, menjelaskan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan kasus itu pada 24 Juli lalu.
“Dengan dasar surat itu, dalam waktu dekat kita akan memanggil sejumlah saksi untuk pengumpulan data dan pengambilan bahan keterangan,” kata Afriadi ditemui wartawan di ruang kerjanya.
Afriadi menyebutkan, kasus itu dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Keuangan Negara (PKN) ke Kejari Takengon, 13 Juni lalu. PKN menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan bibit sapi yang disalurkan kepada masyarakat.
Dikonfirmasi terpisah, Koordinator PKN Aceh Tengah Yasir Arafat mengatakan, berdasarkan dokumen berita acara serah terima, bantuan sapi itu berumur 18-24 bulan. Namun, kata dia, bibit sapi yang diterima kelompok masyarakat diperkirakan hanya berumur 12 bulan dan kondisi kesehatan ternak tersebut kurang baik.
Menurut Yasir, bantuan itu dilaporkan berjumlah 151 sapi senilai Rp2.374.700.000 sumber anggaran Otsus 2016 yang diadakan melalui perusahaan rekanan berinisial CV IR.
“Di dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pengadaan 151 sapi itu sudah selesai dilakukan pembayaran 100 persen,” ujar Yasir.
Yasir juga menyebutkan, dari total pengadaan sapi tersebut, ditemukan 51 ekor yang diterima kelompok ternak di Kecamatan Linge dan Jagong Jeget dilaporkan telah mati. “Ini perlu tindakan serius dari penegak hukum,” katanya.
Sejauh ini, portalsatu.com belum memperoleh penjelasan dari Dinas Peternakan dan Perikanan Aceh Tengah dan CV IR terkait penyaluran bantuan sapi tersebut.[] (*sar)
