Irwan Djohan: Saya Yakin Ini Bukan Bahasa Pak Soedarmo

BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR Aceh, Irwan Djohan, menyebutkan Soedarmo, sangat disambut baik sebagai Plt Gubernur Aceh selama 100 hari. Pasalnya sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo, tentu sudah sangat paham tentang sistem politik dan sistem pemerintahan umum, baik di tingkat nasional maupun di seluruh provinsi di Indonesia.

“Untuk itu, mewakili teman-teman dari DPRA kami merasa sangat berbahagia karena pak Soedarmo sudah sangat tegas, jelas, menyebut kami sebagai mitra. Karena memang demikian adanya, bahwa eksekutif dan legislatif bagian dari pemerintahan di Aceh yang tidak dapat dipisahkan, kalau kita sering ibaratkan suami dan istri, jadi rakyat Aceh adalah anak-anaknya dan ayah adalah eksekutif, ibu legislatif, setiap mengambil keputusan tidak dapat dipisahkan,” kata Irwan Djohan, dalam makan malam bersama Plt Gubernur Aceh Soedarmo di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu, 9 November 2016 malam.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya pimpinan DPR Aceh seperti Irwan Djohan dan Sulaiman Abda, Ketua Fraksi Demokrat, Ketua Fraksi Gerindra-PKS, Ketua Fraksi Golkar, dan Ketua Komisi I.

Irwan Djohan dalam kesempatan tersebut mengaku pernyataan Plt Gubernur Aceh di beberapa media lokal merupakan bentuk kesalahpahaman baik secara disengaja atau tidak. Dia menyebutkan hal ini sering terjadi menjelang penyusunan anggaran, dan berharap itu tidak berulang di tahun 2016 akhir ini.

“Untuk itu saya meyakinkan diri, bahwa ini bukan bahasa dari pak Soedarmo. Selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri tentu paham luar dalam bagaiman sistem pemerintahan dan bagaimana sistem penyusunan anggaran, saya kira ini pasti ini ada kesalahan pengutipan atau kesalahan persepsi atau salah paham dari pihak yang kemudian mempublikasi pernyataan pak Soedarmo,” katanya.

Irwan menyebutkan, sesuai klarifikasi Soedarmo malam tersebut diketahui maksud jangan diganggu sesuai dengan tupoksi yang dibebankan padanya selaku Plt Gubernur Aceh. Menurut Irwan sesuai ketetapan pemerintah pusat itu tentunya tugas tersebut tidak bisa diganggu oleh semua pihak.

Di sisi lain, Irwan turut menjelaskan progres produktivitas yang dicapai DPRA pada 2016. Hal tersebut menurutnya berbeda dengan tahun 2015 yang disebut sebagai periode awal para dewan di legislatif.

Irwan Djohan juga menyebutkan saat ini hanya terdapat 5 atau 6 rancangan qanun yang belum selesai, dari total 15 rancangan qanun yang diparipurnakan. “Kita sudah selesaikan atau paripurnakan 9 rancangan qanun,” katanya.

Dia juga meminta agar Plt Gubernur Aceh dapat memahami reaksi yang disampaikan beberapa anggota dewan mengenai statemen Soedarmo sebelumnya, karena lumrah terjadi. “Karena memang 81 anggota DPRA ini tidak semuanya punya karakter yang sama, ada yang reaksioner, ada yang tempramental dan ada yang mengkaji lebih mendalam, untuk kemudian menelusuri terlebih dahulu,” ujar Irwan.

Dia berharap Soedarmo dapat menanggapi hal ini dengan positif serta tidak mengganggu kinerjanya sebagai Pelaksana tugas Gubernur Aceh. “Kita yakini bukan kesalahan pak Gubernur, tetapi ada kesalahpahaman dari pihak yang mendengarkan pernyataan pak Gubernur dan mempublikasikannya,” katanya.[]