BANDA ACEH - Anggota Komisi VI DPR Aceh T. Iskandar Daod mengatakan, Pemerintah Aceh harusnya bisa bersikap atas kurangnya dokter spesialis yang ada di berbagai…
BANDA ACEH – Anggota Komisi VI DPR Aceh T. Iskandar Daod mengatakan, Pemerintah Aceh harusnya bisa bersikap atas kurangnya dokter spesialis yang ada di berbagai rumah sakit di Aceh.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat anggota Komisi VI DPR Aceh bersama Kepala Dinas Kesehatan Aceh yang berlangsung di ruang rapat komisi, Selasa, 26 April 2016.
Persoalan kurangnya tenaga medis dokter spesialis dinilai sebagai masalah klasik. Dari 23 kabupaten kota di Aceh, dokter umum maupun dokter spesialis umumnya berada di Banda Aceh.
T. Iskandar Daod mengatakan, pemerintah harus mendorong putra-putri terbaik Aceh untuk melanjutkan pendidikan spesialisnya di bidang kesehatan. “Karena kekurangan dokter spesialis ini masalah serius,” kata Iskandar.
Ia menyarankan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan perlu menyurati para bupati dan wali kota di Aceh terkait program pendidikan spesialis putra-putri di daerah tersebut. Sehingga tidak lagi bergantung pada provinsi.
“Kalau perlu suratnya bersifat intsruksi langsung dari gubernur, jadi setiap kabupaten/kota menyediakan dana APBK senilai 1 miliar rupiah untuk program pendidikan spesialis,” katanya.
Namun, sebelum beasiswa pendidikan dokter spesialis itu diberikan, pemerintah setempat harus melakukan MoU yang jelas dengan calon peserta didik, agar setelah program pendidikan selesai kembali untuk bertugas di daerah masing-masing.
Bisa dilakukan MoU. Artinya, kalau pemerintah kota/kabupaten bersedia dan bersungguh-sungguh mau menganggarkan 1 miliar saja untuk pendidikan dokter spesialis ini, kita yakin masalah kurangnya tenaga medis spesialis bisa teratasi di daerah,” ujar Iskandar.
Kabid Program dan Pelaporan Dinas Kesehatan Aceh, dr. Hanif, yang hadir dalam rapat itu membenarkan paparan dari anggota Komisi VI tersebut.
Dari segi kenyamanan dokter spesialis itu memang lebih memilih ingin di ibu kota provinsi. Kita tidak bisa salahkan juga hal tersebut. Saya rasa pemerintah harus mengambil satu kebijakan. Misalnya memberikan suatu insentif khusus mungkin untuk dokter spesialis yang mau bertugas ke daerah,” kata Hanif dalam forum tersebut.
Rapat tersebut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, wakil dari Rumah Sakit Ibu dan Anak serta wakil dari RSUZA Banda Aceh.[](ihn)
Laporan Ramadhan
