SUBULUSSALAM – Himpunan Pelajar Perantauan Syekh Hamzah Fansuri (HPP-SHaF) Kota Subulussalam-Banda Aceh meminta Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menanggapi terkait rencana pembangunan Patung Dampeng senilai Rp1,9 miliar di Kota Subulussalam.
“Kami meminta kepada MPU Aceh agar bersikap mengenai rencana pembangunan Patung Dampeng, ini sudah melanggar Fatwa MPU Aceh Nomor 12 tahun 2013,” kata Ketua HPP-ShaF Rahmanudin dalam siaran pers diterima portalsatu.com, Sabtu, 15 April 2017.
Mahasiswa melihat rencana pembangunan Patung Dampeng mendapat penolakan keras dari sejumlah kalangan masyarakat, termasuk MPU Kota Subulussalam. (Baca: MPU Subulussalam Tolak Rencana Pembangunan Patung Dampeng)
Namun, dari pihak eksekutif belum ada pernyataan resmi apakah akan dihentikan atau tidak rencana pembangunan patung tersebut. Mahasiswa khawatir jika pihak MPU Aceh tidak turun tangan, maka masalah itu berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
HPP-ShaF, kata Rahmanudin, pada prinsipnya mendukung rencana pemerintah untuk melestarikan adat dan budaya suku Singkil, tetapi tidak dengan cara membangun patung karena bertentangan dengan Fatwa MPU Aceh.
Ia mengatakan melestarikan budaya dengan cara membangun patung-patung merupakan cara kuno, dilakukan masyarakat terdahulu yang miskin ilmu pengetahuan. Namun dengan berkembangan ilmu pengetahuan saat ini, banyak cara dapat dilakukan untuk melestarikan adat dan budaya agar jangan sampai hilang ditelan masa.
Pembangunan patung disebut sebagai budaya orang barat, karena untuk memuja dan mengidolakan tokoh-tokoh mereka itu bagian dari melestarikan budayanya. Namun, kata Rahmanudin, agama Islam melarang keras, haram hukumnya membangun patung karena menyerupai benda bernyawa.
“Masih banyak cara-cara lain untuk melestarikan budaya misalnya membuat museum, buku, melatih anak-anak muda untuk mempelajari tari dampeng di setiap kampung. Lalu pada even tertentu buat perlombaan tari dampeng, itu bagian dari melestarikan budaya. Karena anak-anak muda sekarang banyak yang tidak pandai menari dampeng,” kata Rahmanudin.
Ia menyarankan pemerintah agar membatalkan rencana pembangunan Patung Dampeng dengan mengalihkan ke program pro-rakyat sehingga dapat membantu perekonomian rakyat kecil yang saat ini untuk makan saja susah.
“Pemerintah Kota Subulussalam harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan malah membuat patung dengan anggaran yang cukup besar. Apa manfaatnya membanggakan patung tiga dimensi nan megah itu, sementara rakyat lapar,” kata Rahmanudin.[]