Haji Uma Sampaikan Polemik UUPA dalam Sidang Paripurna DPD

JAKARTA — Anggota Komite II DPD RI asal Aceh H. Sudirman atau Haji Uma kembali menyuarakan soal pencabutan dua pasal UU Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai implikasi dari lahirnya UU Pemilu yang disusun Pansus DPR RI. 

Permasalahan yang menjadi polemik di masyarakat Aceh beberapa waktu terakhir ini disampaikan Haji Uma dalam Sidang Paripurna DPD RI, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.

Dalam sidang tersebut, Haji Uma mewakili anggota DPD RI asal Provinsi Aceh lainnya untuk menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan di daerah selama masa reses yang berlangsung dari 22 Juli sampai 14 Agustus 2017 lalu.

Di hadapan unsur pimpinan, anggota DPD RI, para undangan, serta wartawan yang meliput jalannya Sidang Paripurna DPD RI, Haji Uma mengemukan bahwa akibat dari terjadinya pencabutan terhadap pasal 57 dan pasal 60 UU Pemerintahan Aceh tentang Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), telah lahir polemik di Aceh.

“Pencabutan dua pasal dari UUPA itu jelas telah mengabaikan kekhususan Aceh yang diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ujar Haji Uma dalam sidang.

Lebih lanjut, menurut Haji Uma, pengabaian juga terjadi pada teknis pelaksanaan dalam hal konsultasi dengan DPR Aceh sebagaimana ketentuan dalam UUPA yang tidak dijalankan oleh Pansus RUU Pemilu. Dengan tegas, Haji Uma meminta pimpinan DPD RI untuk menempatkan masalah ini sebagai bahan tindak lanjut.

Di samping persoalan UUPA, Haji Uma juga menyampaikan permasalahan dalam proses konstruksi titik eksplorasi PT Medco E&P Malaka di Aceh Timur, di mana terjadinya konflik ketenagakerjaan antara masyarakat lokal dan luar Aceh, serta pelanggaran UU Ketenagakerjaan dengan terjadinya kontrak di luar ketentuan regulasi berlaku.

“Kita meminta DPD RI untuk menindaklanjuti temuan ini melalui agenda rapat kerja dengan Kementerian ESDM,” kata Haji Uma melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Rabu,16 Agustus 2017.

Masalah lain yang diangkat Haji Uma, yaitu temuan hasil tinjauan lapangan terhadap KMP Tanjung Burang yang semakin sering mengalami kerusakan dan terpaksa berhenti beroperasi dalam melayani rute penyeberangan Banda Aceh-Sabang.

Dalam kapasitas mewakili Aceh di Sidang Paripurna DPD RI, Haji Uma juga menyampaikan berbagai temuan dari seluruh bidang kerja anggota DPD RI asal Aceh lainnya. 

Dalam sidang paripurna ini juga terdapat hal menarik. Saat unsur pimpinan DPD RI memberi kesempatan pelaporan kepada Provinsi Aceh yang diwakili Haji Uma, sebagian anggota DPD RI asal provinsi lain memberi aplaus dan secara spontan langsung menyebut nama Haji Uma yang merupakan panggilan populer H. Sudirman di kalangan masyarakat Aceh.[] (*sar)