Gubernur Serahkan Dua Rancangan Qanun ke DPRA

BANDA ACEH – Gubernur Aceh diwakili oleh Sekretaris Daerah Aceh (Sekda), Drs. Dermawan menyerahkan dua Rancangan Qanun Aceh (Raqan) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada saat pembukaan Masa Persidangan V Rapat Paripurna, di Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin, 21 Desember 2015.

Dua Raqan yang dimaksud adalah Rancangan Qanun Aceh tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, serta Rancangan Qanun Aceh tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

Gubernur Aceh dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda mengatakan prosedur dan mekanisme pembentukan kedua rancangan qanun tersebut dilakukan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta melibatkan partisipasi dan masukan baik secara lisan maupun secara tertulis dari berbagai lapisan masyarakat Aceh.

“Partisipasi masyarakat dalam Raqan ini telah dilakukan melalui diskusi publik, seminar, Fokus Group Discussion (FGD), publikasi di media cetak dan melalui website Biro Hukum Setda Aceh,” kata Gubernur.

Terkait Raqan tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Berkaitan dengan Syariat Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Gubernur berharap raqan tersebut nantinya akan memberikan dasar hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kabupaten dalam melaksanakan pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam.

“Raqan ini sangat penting karena memperjelas terminologi terkait kewenangan dan dengan sistem pelaksanaan syari’at islam di Aceh dalam kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan di tingkat Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, sehingga terhindari tumpang tindih antara dua kewenangan tersebut,” kata Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Gubernur juga mengharapkan Raqan tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah setelah menjadi qanun dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi pemerintahan Aceh dan masyarakat Aceh dalam pembinaan dan perlindungan aqidah. Pasalnya nilai-nilai aqidah sangat berhubungan dengan masalah keimanan dan dasar-dasar agama (ushuluddin), yang mengandung  hakikat dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di muka Bumi ini.

“Aqidah merupakan ruh bagi setiap orang yang berpegang teguh padanya dan akan memberikan kehidupan yang baik dan menggembirakan orang yang memegang teguh pada nilai-nilai. Hal ini sebaliknya bila tidak dilaksanakan pembinaan dan perlindungan aqidah,” ujar Gubernur.

Kepada anggota DPRA, Gubernur mengharapkan agar substansi materi hukum yang belum sempurna di dalam kedua Raqan tersebut dapat dikaji dan dibahas bersama untuk disempurnakan, dengan mempedomani pada ketentuan syari’at Islam dan Peraturan Perundang-undangan, sehingga nantinya produk hukum Pemerintahan Aceh memiliki legalitas dan legitimasi dalam pelaksanaannya. 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi anggota DPRA karena telah memberikan prioritas dalam membahas kedua Raqan Aceh tersebut pada masa persidangan V DPR Aceh Tahun 2015.

“Harapan kita semua, semoga kesemua Raqan Aceh tersebut dapat dibahas dalam pembicaraan tingkat selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,” kata Gubernur.[](bna)