Sebagaimana diberitakan, petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aceh, diduga menelantarkan Suryani, salah satu pasien yang hendak bersalin beberapa waktu lalu. Akibatnya warga Gampong…
Sebagaimana diberitakan, petugas Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Aceh, diduga menelantarkan Suryani, salah satu pasien yang hendak bersalin beberapa waktu lalu. Akibatnya warga Gampong Lambatee, Kecamatan Darul Kamal, Aceh Besar ini meninggal dunia pada Selasa, 29 Maret 2016 lalu. Selain Suryani, buah hatinya juga dikabarkan meninggal dunia dalam kandungan.
Akibat dari peristiwa itu, banyak orang memprotes. Komisi VI DPRA membuat rapat untuknya, lalu bersama delapan pejabat eselon lainnya, Gubernur Aceh menggantikan Direktur RSIA Aceh, Senin, 4 April 2016.
Masalah cara menangani pasien oleh pihak rumah sakit di Aceh, merupakan hal lama. Kasus kematian ibu dan anak akibat ditelantarkan di RSIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak) merupakan hanya sebagian dari kasus yang mencuat ke permukaan media.
Lalu, apakah dengan mengganti direktur RSIA, masalah penanganan pasien di rumah sakit itu dan rumah sakit lainnya akan semakin baik? Ops, jangan terlalu banyak mengharap dulu.
Masalah itu bukan saja pada direktur RSIA yang dulu, akan tetapi pada cara berpikir dokter, perawat, dan pengurus rumah sakit (RS) yang dibentuk sejak masuk akademi atau fakultas kedokteran.
Mereka masuk jurusan itu bukan untuk menyehatkan masyarakat, tetapi untuk mendapatkan pendapatan yang memadai bagi diri mereka sendiri, dan sebagainya karena pemerintah menaruh dokter di tempat yang baik. Bahkan masih diizinkan buka praktek pribadi sementara ia bekerja di RS pemerintah.
Keberadaan JKA atau JKRA, dan JK-JK yang lain, termasuk BPJS tidak akan menyelesaikan itu.
Sebagai contoh, tahun lalu, kakak ipar saya, yang direkom dari Lhokseumawe untuk operasi kanker payudara di Banda Aceh, tidak bisa menjumpai dokter bedah di RSUZA. Karenanya, ia terpaksa menuju RS Teungku Fakinah, di sana dioperasi, bayar sendiri setengah, dan hasil operasi harus dibawa ke laboratorium RSUZA dan harus membayar karena menurut pengurus RSUZA, tidak bayar bila dioperasi di sana.
Sementara mereka tidak menangani saat pasien berobat ke sana. Katanya, berobat gratis, tetapi orang perlu mengeluarkan uang belasan juta untuk berobat.
Sementara, di sebuah negara lain, para dokter baru digaji apabila mereka memiliki pasien. Tetapi di sini, mereka digaji besar walaupun tidak mengurus semua pasien. Memang, sebagian dari para dokter itu orang baik, namun birokrasi yang cara berpikir kolektif lebih berpengaruh dalam hal ini.
Keberadaan IDI, patut dipertanyakan, apakah untuk menyehatkan masyarakat, ataukah untuk memperkuat para dokter dengan pendapat mereka yang tidak bisa dimengerti oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terkadang, penanganan yang kurang memadai menyebabkan masyarakat berpenghasilan tinggi memilih berobat ke luar negeri. Di sana mereka diperlakukan lebih bersahabat.
Pola pikir para dokter dan perguruan tinggi pencetaknya yang harus diubah, bukan menggonta-ganti direktur RS. Gubernur Aceh sekarang yang lulusan kedokteran, seharusnya memahami hal ini.
Aceh, Abu Doto Zaini, bukan Swedia. Apabila Anda tidak percaya pendapat ini, silakan menyamar jadi masyarakat biasa, dan lihatlah bagaimana orang di rumah sakit menangani kesehatan Anda.[]
