BANDA ACEH – Fraksi Gerindra-PKS DPR Aceh meminta peninjauan kembali pemberian tunjangan dan biaya lainnya kepada Badan Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS). Mereka menilai output yang dihasilkan oleh lembaga tersebut belum memperlihatkan dampak signifikan.
“Jangankan untuk menyediakan fasilitas air bersih bagi masyarakat pada seluruh kabupaten/kota di Aceh, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kota Banda Aceh saja belum mampu dilakukan secara optimal,” ujar Ketua Fraksi Gerindra-PKS DPR Aceh, Drs. Abdurrahman Ahmad, dalam pandangan akhir fraksi terhadap nota keuangan Aceh seperti siaran pers yang dikirimkan Media Center DPR Aceh kepada portalsatu.com, Minggu, 31 Januari 2016.
Selain itu, Fraksi Gerindra-PKS juga mendesak Gubernur Aceh untuk menetapkan harga satuan biaya perjalanan dinas sebelum RAPBA 2016 disahkan. Gubernur Aceh juga diminta untuk mengakomodir dan menindaklanjuti semua kesepakatan dengan DPR Aceh saat pertemuan di Jakarta.
“Fraksi Gerindra meminta kepada gubernur, supaya semua hasil pembahasan R-APBA Tahun Anggaran 2016, baik yang telah disepakati antara Komisi-Komisi DPRA dengan SKPA terkait, maupun kesepakatan antara Badan Anggaran DPRA dengan TAPA harus diakomodir dan ditindaklanjuti. Apabila ada perubahan wajib dibahas bersama kembali,” katanya.[](bna)