BANDA ACEH – Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Aryos Nivada menilai, konstelasi permainan dari elite di eksekutif dan legislatif di Aceh dapat menghambat implementasi dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh.
“Bila pelayanan Pemerintah Aceh buruk dalam pelayanan publik juga salah satu yang akan menghambat dana Otsus,” kata Aryos Nivada saat menyampaikan makalah pada seninar nasional bertema “Membangun Pilkada yang Demokratis sesuai Amanat UUD 1945 di Daerah Otonomi Khusus” di Hotel Hermes, Banda Aceh, Sabtu, 22 Oktober 2016.
Untuk pencegahan kegegalan dana Otsus tersebut kata Aryos, perlu peningkatan status pengelolaan dana Otsus melalui Keputusan Presiden sehingga ada pendampingan optimal dari Pemerintah Pusat.
“Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat soal penggunaan dana Otsus ini,” ujar Aryos.
Dana Otsus yang diterima Aceh hingga tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp144,75 triliun, dan kini baru diterima sekitar 28,5% dari total keseluruhan dana Otsus.
“Pemanfaatan dana Otsus yang diatur dalam qanun Aceh, provinsi mengelola 40%, sisanya 60% dikelola kabupaten kota,” kata Aryos.
Seminar ini dibuat oleh Fraksi Partai Demokrat MPR RI.[]