Erdogan: Kotak Hitam Pesawat SU-24 Hanya Propaganda Rusia

ANKARA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan Rusia telah membuat propaganda tentang kotak hitam dari pesawat perang Rusia SU-24 yang ditembak jatuh di wilayah Turki.

“Mereka mengatakan telah membuka kotak hitam pesawat itu, tetapi informasinya tidak terbaca karena telah hancur. Itu propaganda yang memalukan,” kata Erdogan di hadapan pembesar negara di kompleks kepresidenan di Ankara, ibukota Turki, Rabu 23 Desember 2015.

“Kami tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hal ini (pesawat perang Rusia SU-24 yang ditembak jatuh), karena informasi kami jelas dan padat,” kata Presiden Erdogan.

“Seluruh dunia saat ini menerima kebenaran Turki tentang rute pesawat Rusia itu, ini menunjukkan bahwa propaganda Rusia tidak berguna sama sekali, bahkan berkesan memalukan karena mencoba meminta bantuan dunia tentangnya,” kata Erdogan.

Sebagaimana diketahui, Rusia membuka kotak hitam dari jet – yang ditembak jatuh oleh Turki pada 24 November – disiarkan langsung di TV pada awal pekan ini.

Namun, pihak berwenang Rusia mengatakan mereka tidak dapat mengambil data dari perekam penerbangan sebagai 13 dari perangkat 16 microchip telah hancur dan tiga sisanya rusak berat.

Dalam kesempatan tersebut, Erdogan juga menegaskan kembali tentang rencana mengubah Turki dari system demokrasi parlementer ke system demokrasi presidential.

“DPR tidak bisa lagi tetap acuh tak acuh terhadap tuntutan sistem Presidentil. Parlemen adalah yang pertama dan kemudian rakyat Turki adalah “pengambil keputusan”.

Erdogan mengatakan, dia yakin bahwa parlemen dan partai politik yang diwakili di sana, harus mengurus masalah tersebut, karena “permintaan yang jelas dan kuat dari rakyat.

“Sebagian besar negara maju dunia diperintah oleh sistem presiden. Hal itu system presidential adalah ciri khas negara maju. Jika demikian, mengapa kita takut, mengapa kita menahan diri darinya, mengapa membiarkannya berlalu?”

Partai berkuasa, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKParti) telah berusaha untuk mengubah Turki dari demokrasi parlementer menjadi negara presiden sejak Erdogan – pihak pendiri dan mantan perdana menteri – menjadi presiden pada 10 Agustus 2014.

Meskipun kembali menjadi mayoritas di parlemen dalam pemilu 1 November 2015, AKParti tampaknya perlu berusaha keras untuk mendorong referendum reformasi konstitusi kembali.

Sumber: Anadolu Ajansi/aa.com.tr