Elemen Sipil Ini Sinyalir Gerakan Mahasiswa Adalah Pesanan Politik

BANDA ACEH – Ketua Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH) Aceh, Iswadi, M.Pd., sangat menyayangkan jika mahasiwa dalam melakukan gerakannya ada unsur pesanan politik dari elite tertentu. Iswadi berharap gerakan mahasiwa itu murni dari hasil pemikiran dan untuk kepentingan rakyat, bukan pesanan politik.

“Saya sangat menyayangkan jika itu benar-benar terjadi,” ujar Mantan Pembantu Dekan III FKIP Universitas Serambi Mekkah kepada media, Senin, 26 Oktober 2015. 

Dia menanggapi rencana elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM-SI yang merilis survei dan menggelar sidang rakyat pada 28 Oktober 2015. Kegiatan ini juga bakal mengevaluasi kinerja setahun pemerintah Jokowi-JK. 

Iswadi mengatakan, mahasiswa harus menjadi garda terdepan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Mahasiswa juga diminta untuk menunjukkan sikap netral, tetapi tetap mewarnai perkembangan politik yang menyuarakan kebenaran.

“Mahasiswa diminta menjadi problem solver serta kontrol sosio-politik yang ada, mahasiswa harus murni menyampaikan aspirasinya dan tidak ada pesan titipan,” katanya.

Iswadi juga mengingatkan mahasiswa agar memegang teguh dan menjunjung tinggi idealisme mahasiswa yang sudah melekat itu. 

“Siapa lagi yang diharapkan sebagai fungsi kontrol kalau bukan mahasiswa, jangan gadaikan idealisme mahasiswa demi memenuhi pesanan politik tertentu. Jangan mau dikorbankan dengan agenda terselubung dan titipan politik,” ujarnya.

Iswadi berharap agar mahasiswa membatalkan rencana tersebut karena akan memperkeruh suasana politik di tanah air. Pasalnya, kata dia, sudah jelas-jelas survei yang dirilis oleh BEM-SI cenderung subjektif dan sangat jelas ada muatan politis. 

“Jika objektif disampaikan dengan data-data sementara yang ini tanpa dilengkapi dengan data apa pun,” ujarnya.

Menurutnya jika BEM-SI memaksa kehendak untuk melanjutkan aksinya itu, kemahasiswaan dan idealisme mereka bakal dipertanyakan. Pasalnya, kata dia, mahasiswa harus menjadi agen perubahan dan bukan menjadi politik kelompok tertentu. 

“Mengkritisi pemerintah itu wajar, akan tetapi menjadi tidak wajar jika kritikan ke pemerintah ada titipan,” ujarnya.[] (/*sar)