DLHK Aceh dan Semua Pengelola CRU Bahas Persoalan Ini

BANDA ACEH – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh menggelar pertemuan bersama BKSDA dan semua pengelola Conservation Response Unit (CRU), di Ruangan Kepala DLHK, di Banda Aceh, Rabu, 4 Oktober 2017. Mereka membahas sejumlah persoalan, termasuk kebutuhan pakan gajah di CRU yang ada di sejumlah kabupaten/kota.

Kepala DLHK Aceh Saminuddin dijumpai portalsatu.com usai pertemuan itu, mengatakan, CRU yang menjadi penyangga untuk penanganan gajah liar di Aceh masih banyak persoalan yang harus dibenahi. Kata dia, tidak hanya persoalan pakan gajah, tapi juga anggaran dan prasarana belum memadai.

“Karena sekarang ini, CRU tidak terlalu jelas manajemennya. Dia menempel kemana sebenarnya, apakah ke DLHK atau di BKSDA. Saya juga ingin memastikan kondisi di lapangan seperti apa, ternyata persoalannya bukan hanya pakan yang selama ini menjadi heboh. Banyak kesulitan yang dihadapi, seperti keterbatasan personel, sarana dan prasarana, dan biaya operasional,” kata Saminuddin.

Itu sebabnya, kata Saminuddin, pihaknya memanggil semua leader CRU untuk membahas persoalan tersebut. Tidak hanya CRU yang selama ini disuplai pakan gajah, tapi semua CRU yang ada di Aceh diundang untuk membicarakan pengelolaan.

Menurut Saminuddin, terkait pakan gajah, dahulu biaya ditanggung pemerintah kabupaten. Namun, karena pihak kabupaten tidak sanggup lagi sehingga dianggarkan dalam dana Otsus yang prosesnya perlu mengikuti prosedur berlaku.

“Persoalan pakan di CRU, ini dulu kegiatannya diswakelolakan di kabupaten, mungkin ada pihak-pihak yang masih menginginkan seperti itu, jadi dia juga bisa dapat pekerjaaan. Sementara sekarang ini dananya tidak bisa lagi diswakelola karena harus masuk lelang umum. Karena pagunya, pagu lelang umum, jadi harus melalui proses lelang,” ujarnya.

Dia melanjutkan, persoalan pakan gajah sebenarnya berkaitan dengan lokasi CRU yang sulit dijangkau, terutama saat musim hujan. Misalnya, di Aceh Timur terjadi longsor, jalan menuju lokasi CRU juga berada di pinggir jurang.

“Jadi banyak persoalan sebenarnya. Suplai pakan ada, tapi tidak mudah untuk memasukkan pakan. Tadi sudah kita diskusikan agar persoalan pakan itu tidak menjadi masalah lagi nantinya. Karena yang menjadi kendala utama adalah jalan untuk memasukkan pakan, karena jalan menuju CRU itu berada di pinggir hutan,” ujarnya.

Terkait informasi bahwa selama ini pihak CRU menggunakan anggaran pinjaman untuk menutupi kebutuhan pakan gajah, Saminuddin mengatakan, “Sebenarnya gajah ini tempatnya di pinggir hutan, sehingga bisa diberi pakan alami yang ada di situ. Tetapi biasanya itu ada pakan tambahannya, yang kita suplai inikan pakan tambahannya”.

Sementara terkait keterbatasan anggaran untuk menindaklanjuti konflik gajah yang sering terjadi, ia mengakui hal itu. “Anggaran itu untuk kebutuhan hidup, makan dan tempat tinggal. Tim di lapangan juga perlu operasional, dan anggarannya terbatas. Satu CRU itu hanya ada biayanya untuk delapan kali operasi lapangan, padahal konflik gajah itu tidak bisa kita pastikan berapa kali akan terjadi. Bisa jadi lebih dari itu. Sementara anggaran yang disediakan untuk delapan kali, maka kita juga mencarikan bantuan pada lembaga lain, seperti NGO yang bisa menciptakan alat pengusir gajah liar,” pungkasnya.[]

Laporan Taufan Mustafa