BANDA ACEH – Partai Demokrat Aceh meminta pemerintah pusat segera turun tangan dalam penyelesaian konflik suku, ras, agama dan antargolongan (SARA) di Aceh Singkil.
“Pemerintah yang lalu pernah menyelesaikan konflik senjata di Aceh dengan baik. Pemerintah saat ini diharapkan juga dapat segera menyelesaikan konflik SARA di Aceh Singkil hingga tuntas,” ujar Wasekjen DPP Partai Demokrat Aceh, Teuku Riefky Harsya, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Kamis, 15 Oktober 2015.
Riefky mengatakan persoalan SARA seharusnya sudah tidak terjadi di Indonesia.
“Pemerintah Pusat harus mendampingi pemerintah daerah kalau ingin konflik ini dapat dituntaskan, apalagi perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam bernegara dijamin oleh konstitusi,” katanya.
Riefky mengatakan meskipun situasi sudah mulai membaik pasca terjadinya bentrok tersebut, namun bukan berarti persoalan di Singkil sudah tuntas.
“Kita harus menjaga perdamaian di Aceh, dan meminta semua pihak mendukung pemerintah Aceh Singkil untuk dapat menfasilitasi dan mencari solusi yang terbaik, sehingga toleransi dan kerukunan antarumat beragama yang sudah ada selama ini dengan saling menghormati dapat kembali terwujud,” katanya.
Selain itu, Riefky meminta pemerintah setempat segera membuat aturan yang tegas untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Pemerintah harus gerak cepat, mengingat isu SARA sangat mudah untuk menyulut konflik,” ujarnya.[](bna)