BPMA, Sukses Story?

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) telah lahir. Bahkan kepala lembaga itu telah dilantik oleh Menteri ESDM. Lembaga kolaborasi SKK Migas dengan Pemerintah Aceh ini bertugas mengurus semua kegiatan migas di teritorial Aceh. Lembaga ini lahir atas amanah MoU Helsinki dan UUPA. Ini sebuah implementasi atas perjanjian damai RI dan GAM.

Walau telah lebih 10 tahun perdamaian terjadi, ada banyak kewenangan Aceh yang belum berwujud. Ada sejumlah konsensi yang dijanjikan sebagai kekhususan Aceh masih mandek. BPMA lahir selama rezim Zikir. Artinya, ini salah satu sukses story rezim ini dalam menperjuangkan kekhususan Aceh.

Sepanjang perdamaian ini hanya pelembagaan politik yang mengemuka dalam kekhususan Aceh. Sedangkan kewenangan lain terus saja dikebiri. Nah, rezim Jokowi-JK tampaknya lebih peduli dan sedang ingin “beres-beres” pekerjaan rezim SBY. Sukses story BPMA, baru secara lahirnya kelembagaan. Baru melahirkan seorang kepala.

Pascalahir lembaga ini kemudian muncul kritik terkait proses perekrutan pimpinannya. Awalnya, dibuka secara transparan. Dalam prosesnya kemudian terkesan ditutup-tutupi. Bahkan legislatif minus dilibatkan. Setelah dilantiknya Marzuki Daham ada optimisme bahwa beliau profesional. Melihat dari track record beliau di dunia migas. Ini juga nilai positif bagi gubernur. Walau prosesnya tidak kapabel ternyata hasilnya cukup akuntabel. Tentu saja waktu yang akan menjawab kinerja lembaga ini.

Namun bak disambar petir. Sebuah surat bocor ke publik. Surat usulan anggota Komisi Pengawas BPMA. Pasalnya, salah satu orang yang diusul untuk menjadi anggota Komisi Pengawas adalah adik kandung gubernur yaitu Muhammad Abdullah. Munculnya nama ini amat melukai perasaan publik. Nama ini sudah malang melintang dalam banyak persoalan usaha Pemerintah Aceh.

Masih ingat dengan gagalnya alias sampai saat ini belum terealisasinya bagian Pemerintah Aceh dalam pembagian saham PT Perta Arun Gas? Begitu juga dalam kasus “bongkar pasang” direksi PDPA. Begitu pula dalam persoalan penyerahan Blok Pase kepada perusahaan “sakit” Triangle. Semua persoalan itu selalu dikaitkan dengan nama Muhammad Abdullah. Kita tidak tahu apakah benar ada perannya?

Belum tentu sepenuhnya Muhammad Abdullah faktor penyebab “kegagalan” itu.Namun semuanya sering dikaitkan dengan keterlibatan namanya dalam dokumen-dokumen resmi Pemerintah Aceh. Dan tentu saja ini dikaitkan dengan posisi Gubernur Zaini Abdullah yang tidak lain adalah abang kandungnya. Karena terindikasi nepotisme dengan gubernur maka dia menjadi “sasaran tembak” paling empuk.

Yang mengherankan kenapa gubernur masih saja “hana deungo tut?” Walau dikritik, terus saja “memaksa kehendak”. Sama seperti kasus mutasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Kita hampir tidak punya padanan kata untuk menggambarkan tingkat tidak pedulinya pemerintah Aceh terhadap suara publik.  Ada apa dengan gubernur? Beliau sudah sepuh, mengapa tidak sadar? Beliau berencana maju lagi dalam pilkada mendatang. Kenapa tidak berpikir bagaimana merebut hati rakyat.

Bocornya surat usulan anggota Komisi Pengawas BPMA ke publik seharusnya menjadi introspeksi bagi gubernur. Bahwa patut diduga para pembantunya juga tidak senang dengan kebijakan yang terindikasi KKN, sehingga “membocorkan” surat itu. Di sisi lain, ketika dikonfirmasi wartawan media ini terkait usulan nama anggota Komisi Pengawas itu, para pembantu gubernur mulai Asisten II Pemerintah Aceh hingga Kadis Pertambangan memilih diam membisu atau menghindar.

Sebenarnya ada jalan lain yang lebih elegan jika gubernur ingin agar saudara kandungnya itu menjadi anggota Komisi Pengawas BPMA. Misalnya, melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka untuk menepis indikasi nepotisme. Akan tetapi, upaya ini tidak dilakukan. Ada apa?

Sudahlah pak gubernur, berhentilah “mengotori” sukses story Anda. Anda butuh kisah sukses untuk mengakhiri kepemimpinan ini. Anda butuh dukungan masyarakat untuk terpilih kembali. Maka berbaik-baiklah, dengarlah suara hati masyarakat.Semoga![]