Bertemu Pihak ULP, DPRA Minta Penjelasan Mekanisme Proyek

BANDA ACEH – Ekses kasus penculikan Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh, Kamal Bahri, beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Pasalnya banyak pihak yang menilai motif penculikan tersebut tak hanya persoalan ekonomi. Namun ada motif  lain yang melatarbelakangi kasus penculikan pejabat di pemerintahan Aceh tersebut.

“Kita sudah panggil pihak ULP dan beberapa pihak terkait untuk meminta penjelasan terkait kasus ini,” kata Azhari, anggota DPRA kepada portalsatu.com melalui sambungan telepon seluler, Kamis, 11 Februari 2016.

Pertemuan yang diadakan siang tadi tidak mengungkap secara runnut kasus tersebut. Pasalnya Ketua ULP Nurkhalis baru menjabat dan tidak tahu banyak terkait dengan kasus tersebut.

“Nurkhalis tidak tahu kejelasan kasus tersebut karena ia baru dilantik 16 November lalu,” kata Azhari.

Dari pertemuan tersebut hanya terungkap bahwa yang bertanggung jawab untuk meluluskan proyek bukanlah pihak ULP, tetapi Pokja yang bertangung jawab mengurus tender.

“Menurut keterangan mereka, urusan proyek tidak semata ranah kerja ULP namun ada sekitar 180 Pokja yang bertanggung jawab,” kata Azhari.[](bna)