Aturan Zonasi Penerimaan Murid Baru Diperketat

BIREUEN – Aturan zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bireuen pada tahun ini diterapkan dengan sangat ketat.

Hal itu disampaikan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Drs M Nasir M.Pd didampingi Kabid SD Alfian dan Kabid SMP Zamzami pada konferensi pers di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen, Jumat, 5 Juni 2020.

“Mohon kepada semua pihak dan orang tua agar maklum dan mengikuti proses PPDB anaknya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sehingga semua berjalan dengan baik,” ucap M Nasir.

Dasar pertimbangan dalam PPDB melalui indikator zonasi 50 persen, prestasi 30 persen, afirmasi 15 persen dan perpindahan 5 persen. Prestasi dengan kriteria tertentu menjadi pertimbangan untuk melewati zonasi.

Kabid SMP Zamzami mengatakan semua lulusan SD harus dapat tertampung di SMP dan akan dicari caranya. Sementara sekolah swasta bebas menerima siswa dari mana saja. Sama halnya sekolah berasrama (boarding school). 

“Bagi sekolah yang sudah terlanjur menerima siswa baru maka bagi siswa dalam zonasi tetap bisa di sekolah tersebut. Sementara bagi siswa yang di luar zonasi harus mengikuti aturan zonasi,” jelasnya.

Sebab sebelumnya sudah disampaikan kepada semua kepala sekolah agar semua proses PPDB dibatalkan atau ditunda. PPDB secara resmi akan dimasukkan dalam aplikasi mulai 08 – 20 Juni 2020.

Kabid SD Alfian mengatakan tahun ajaran ini tidak ada lagi SD yang harus sekolah sore sebab kelebihan murid. “Semua sekolah harus mengikuti aturan zonasi dan menerima murid sesuai daya tampung,” katanya.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan M Nasir menambahkan juga akan diterapkan zonasi guru pada 2021 dan zonasi sarana dan prasarana pada pertengahan 2021 serta regrouping (penggabungan) sekolah.

“Misal ada dua sekolah yang sama-sama tidak cukup siswa dan guru sekolah itu berdekatan maka akan digabung menjadi satu sekolah saja supaya cukup murid dan cukup guru, sehingga lebih efesien,” ujarnya.

M Nasir memastikan untuk penerapan zonasi pada tahun pertama pelaksanaan tentu akan timbul riak-riak yang tentunya harus siap disikapi sebab mau tidak mau aturan zonasi ini tetap harus dilaksanakan.[**]