BANDA ACEH Serapan APBA yang masih rendah dan lambannya pembahasan APBA Perubahan (APBA-P) 2015 menunjukkan pemerintah (eksekutif dan legislatif) tidak serius mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan Aceh.
Dan telah mengingkari amanah yang telah diberikan rakyat. Di samping itu, lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok, tulis Hasrizal dari Kementerian Polhukam BEM Unsyiah melalui siaran pers yang diterima portalsatu.com, Jumat, 30 Oktober 2015. “APBA-P 2015 harus bersih dari kepentingan pribadi dan kelompok”.
Hasrizal menilai tarik ulur kepentingan dalam pembahasan APBA-P justru memperumit permasalahan, sehingga mengorbankan rakyat. Itu sebabnya, ia mendesak semua pihak terkait agar merespon persoalan rendahnya serapan APBA 2015.
Kita tidak menginginkan APBA 2015 sebesar Rp12,755 triliun tidak mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Di samping banyaknya SKPA yang berapor merah serta sistem lelang yang bermasalah masih sarat dengan permainan dan tidak transparan terus menghambat realisasi APBA ini, tulis Hasrizal.
Berdasarkan sisa masa anggaran yang semakin singkat, kata Hasrizal, Gubernur Aceh melalui tim Pokja P2K APBA harus melakukan koordinasi terpadu dengan seluruh SKPA untuk menetapkan target capaian progress total secara serius.
Untuk memastikan target progress tersebut terpenuhi maka harus dilakukan kontrol, pengawasan dan evaluasi yang ketat pada masing-masing SKPA sehingga bisa dipastikan seluruh pihak yang terlibat menjalankannya sesuai yang diharapkan tanpa ada kepentingan pribadi dan kelompok, tulis Hasrizal.[]