JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan politik adalah hal yang mahal. Dia berpendapat, tingginya total anggaran Pilkada serentak 2018 yang kemungkinan mencapai Rp 20 triliun merupakan hal yang lumrah.
“Politik itu memang mahal. Anggaran yang ada ini kan disesuaikan dengan kepadatan pemilih, disesuaikan dengan kondisi geografis,” kata Tjahjo di Hotel Kartika Chandra, Jl Jenderal Gatot Subroto, JakartaSelatan, Senin (23/10).
Dia menganggap, kontestasi Pilkada di 171 daerah tersebut akan memakan anggaran yang besar. Sebab, di setiap 17 Provinsi, 39 Kota maupun 115 Kabupaten, memiliki kebutuhan operasional yang berbeda.
“Kalau di Jawa bisa naik mobil, motor bisa. Tapi di NTT (Nusa Tenggara Timur), Maluku kan harus menggunakan pesawat terbang dan kapal. Masing-masing daerah ukurannya beda-beda,” paparnya.
“Itu juga belum diukur dari pengeluaran partai politik, dari calon, pemerintah, dari Kepolisian. Walaupun sudah dianggarkan masih keluar banyak, belum TNI, belum BIN, belum kejaksaan,” ujar dia,” tambahnya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono memperkirakan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2018 kemungkinan mencapai Rp 20 triliun. Saat ini total anggaran Pilkada yang terkumpul baru Rp 15,2 triliun.
“Jadi cost (biaya) baru Rp 15,2 triliun yang terekam. Kalau semua ditandatangani bisa naik menjadi Rp 20 triliun. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Ini harga proses demokrasi,” kata Sumarsono di lokasi yang sama.
