SIGLI - Untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Februari 2017, Polres Pidie meminta tambahan 500 personel dari Polda Aceh guna di-BKO-kan di wilayah hukum…
SIGLI – Untuk mengamankan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Februari 2017, Polres Pidie meminta tambahan 500 personel dari Polda Aceh guna di-BKO-kan di wilayah hukum Polres Pidie.
Kapolres Pidie AKBP Muhammad Ali Kadhafi SIK Rabu 21 September 2016 kepada wartawan mengatakan permintaan itu dilakukan untuk mengamankan tahapan pemilihan bupati-wabup dan gubernur-wagub di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya yang selama ini masih dinilai rawan.
Untuk meningkatkan pengamanan menjelang hingga pelaksanaan pilkada, kita meminta tambahan personel yang di-BKO di jajaran Polres Pidie, termasuk masa tahapan proses pilkada, jelas Ali Kadhafi.
Ali Kadhafi mengatakan saat ini di KIP Pidie ditempatkan 30 personel Brimob, belum lagi di KIP Pidie Jaya dan Polsek-Polsek yang masih butuh tambahan personel.
Berdasarkan pemetaan, kata Ali Kadhafi, Pidie dan Pidie Jaya merupakan daerah rawan konflik. Apalagi, pasangan calon bupati-wabup Pidie yang maju dari jalur independen diperkirakan punya pendukung militan dan akan bertarung dengan pasangan petahana.
Kita harus melakukan pengamanan lebih ekstra agar tidak terjadi hal yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat, tegas Kapolres Pidie.[](idg)