Aliansi Mahasiswa Minta Geuchik Tidak Terlibat Politik Praktis

BANDA ACEH – Zulfikar, Koordinator Aliansi Mahasiswa Aceh meminta semua kepala desa yang ada di seluruh Aceh untuk tidak terlibat secara langsung dalam politik praktis. Pernyataan ini disampaikan merujuk adanya beberapa perwakilan geuchik di pantai barat selatan Aceh yang mulai menyerahkan KTP sebagai dukungan kepada salah satu kandidat calon Gubernur Aceh.

“Hal ini jelas termasuk dalam penyalahgunaan kewenangan, karena aparatur desa tidak boleh terlibat politik apalagi mendukung kandidat seperti yang diberitakan media massa baru-baru ini,” ujar Zulfikar melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Minggu, 20 Maret 2016.

Zulfikar menyebutkan penegasan larangan keterlibatan geuchik atau kepala desa dalam politik praktis telah diatur dalam undang-undang. Salah satunya di Pasal 70 Nomor 1 Tahun 2015 dan PKPU Pasal 66 ayat 2 huruf C tentang Pilkada. 

Aturan yang sama juga diperkuat dalam Pasal 51 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal tersebut disebutkan aparatur pemerintah desa dilarang untuk ikut berkampanye. 

Selain itu, penegasan larangan keterlibatan kepala desa juga diatur dalam pasal 278 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu. “Dalam aturan tersebut sangat tegas bahwa kepala desa dan perangkatanya serta PNS dan TNI atau Polri tidak boleh terlibat politik,” katanya.

Menurut Zulfikar aparatur desa dan PNS yang terlibat dalam politik praktis bisa saja terancam pidana satu tahun penjara, dan denda paling besar hingga Rp 12 juta.

”Jelas sanksinya berat apabila diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Seharusnya kepala desa yang baik adalah memperlihatkan netralitas dan inpendesi-nya di depan masyarakat. Bukan malah terlibat politik, apalagi menjadi salah satu calon timses kandidat tertentu. Fokus saja bekerja dan melayani masyarakat, cukup itu saja,” kata Zulfikar yang juga mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah ini.[](bna)