Akhir Pemerintahan Zaini, Peneliti JSI Duga Bakal Ada Reshuffle Kabinet Lagi

BANDA ACEH – Peneliti Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Aceh, Aryos Nivada, menduga ada rencana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Dugaan tersebut berpijak pada proses pengadaan dan pelelangan APBA 2017 yang belum dilaksanakan pada Maret 2017 pasca pengesahan anggaran.

“Wacana yang berkembang di publik adalah publik menghubungkan mandeknya proses pelelangan dan pengadaan di Pemerintahan Aceh dikarenakan SKPA yang ada saat ini tidak sesuai dengan kepentingan personal Zaini Abdullah. Indikasi itu sangat terbaca oleh publik. Sebab hingga kini mata anggaran yang berkaitan dengan kepentingan publik tersendat dan tak kunjung berjalan, sebab belum dilakukan prosesi pelelangan,” ujar Aryos, dalam siaran pers, Senin, 6 Maret 2017 malam.

Menurutnya keterlambatan proses pelelangan dan pengadaan barang ini harus disikapi secara serius. Apalagi jika berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Aceh.

“Bayangkan apabila keterlambatan ini terus berlangsung, maka peredaran uang di Aceh tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu akan berdampak serius pada ekonomi rakyat Aceh,” kata Aryos.

Selain itu, Aryos juga mengingatkan adanya sejumlah agenda nasional yang berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh. Dia berharap jangan sampai hal tersebut kemudian menjadi kendala dalam pelaksanaannya, dikarenakan permasalahan anggaran.

Di sisi lain, Aryos menyebutkan adanya potensi penolakan reshuffle kabinet Pemerintahan Aceh oleh Mendagri.

“Mendagri akan menilai sejauh mana urgensitas pergantian kabinet tersebut, karena baru saja kabinet direshuffle,” ujarnya.

Di sisi lain, Aryos mengatakan, pada pasal 116 dalam UU Aparatur Sipil Negara sudah terang disebutkan, bahwa jabatan pimpinan tinggi biasa disebut kepala SKPD (SKPA), kepala badan atau kepala dinas itu tidak boleh diganti sebelum dia dua tahun menjabat. Hal tersebut dapat pengecualian jika yang bersangkutan melanggar aturan dan kinerjanya luar biasa buruknya. 

“Ketentuan untuk merombak SKPD (SKPA) itu haruslah melihat empat faktor utama, seperti kompentensi, kualifikasi, kinerja, dan rekam jejak. Bukan melihat dari sisi kedekatan kepala daerah dengan seseorang yang akan diangkat “ kata Aryos lagi.

Dia menyarankan kepada Zaini Abdulah untuk lebih memperhatikan kepentingan publik dan kemaslahatan rakyat Aceh daripada kepentingan personal. Menurutnya kebijakan memperhatikan kesejahteraan rakyat dibanding kepentingan personal tersebut merupakan ibadah. 

“Terpenting kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat jauh lebih besar nilai ibadahnya bagi seorang pemimpin. Menurut saya seperti itu,” kata Aryos.[]