Adik Bupati Kembali Jadi Kadis Syariat Islam

LHOKSEUMAWE – Plt. Bupati Muhammad Jamil melantik ratusan pejabat eselon II dan III di Aula Sekretariat Kabupaten Aceh Utara, Selasa, 24 Januari 2017, pagi hingga jelang siang. Sedangkan pejabat eselon IV dilantik usai siang hingga malam.

Jumlah pejabat eselon II, III dan IV yang dikukuhkan dan dilantik sebanyak 825 orang. Hal itu untuk mengisi organisasi perangkat daerah yang baru sesuai dengan PP Nomor 18 tahun 2016. (Baca: 825 Pejabat Aceh Utara Dilantik)

Seharusnya, jumlah pejabat yang dilantik mencapai 852 orang. Namun, pengisian 27 jabatan lagi terpaksa ditunda lantaran tidak cukup orang/pejabat yang memenuhi syarat untuk dilantik. (Baca: Pengisian Jabatan di Aceh Utara ‘Hansep Ureung’)

Berdasarkan data dari dokumen diperoleh portalsatu.com, dari 825 pejabat yang dilantik itu, 32 di antaranya merupakan eselon II. Sisanya, pejabat eselon III dan IV. Dari 32 pejabat eselon II yang dikukuhkan/dilantik tersebut, salah satunya M. Idris T., S.E. Jabatannya selama ini Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan. Jabatan baru, ia kembali dilantik menjadi Kepala Dinas Syariat Islam.

M. Idris T., merupakan adik kandung Bupati Aceh Utara nonaktif Muhammad Thaib alias Cek Mad. Sebelum dimutasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Idris menjabat Kadis Syariat Islam. Mantan Sekretaris Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Utara itu, menurut sejumlah sumber, adalah alumnus Dayah Bahrul Ulum Diniyah Islamiah (BUDI) Lamno, Aceh Jaya, yang dikenal dekat dengan para pimpinan dayah.

Selain Idris, salah seorang Staf Ahli Bupati lainnya, Marzuki, kini dilantik menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Sebelum menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik, Marzuki adalah Sekretaris DPRK (Sekwan) Aceh Utara.

Sementara itu, salah seorang kepala dinas yang kini menjadi Staf Ahli Bupati ialah Mawardi. Ia sudah sangat lama menjadi Kepala Dinas Pengairan dan ESDM. Marwardi kini dilantik menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemkab Aceh Utara.

Dikutip dari teks pidato Plt. Bupati Aceh Utara Muhammad Jamil yang dibacakan saat pelantikan para pejabat itu, ia mengatakan, “Pengkuhan ini bukanlah kehendak Plt. Bupati, tetapi merupakan amanah ketentuan dari PP Nomor 18/2016 dan telah dimusyawarahkan dengan bupati nonaktif, serta telah mendapatkan persetujuan Mendagri melalui surat nomor 821/212//SI tanggal 19 Januari 2017 tentang persetujuan pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Aceh Utara”.

“Proses pengisian ini agak berlarut karena kita harus menyikapi secara serius dan tepat, sehingga peran Baperjakat sepenuhnya langsung mendampingi untuk konsultasi ke Kemendagri di Jakarta,” kata Jamil.[](idg)