Ada Pungli Dana Sertifikasi Guru di Lhokseumawe?

LHOKSEUMAWE – Kalangan guru di Lhokseumawe yang memiliki sertifikat pendidik disebut-sebut harus menyetor Rp200 ribu per orang kepada pihak dinas melalui kepala sekolah atau bendahara sekolah. Akan tetapi hal itu dibantah oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lhokseumawe Rusli.

Informasi terkait dugaan pungutan liar (pungli) atau pemotongan dana/tunjangan sertifikasi guru di Lhokseumawe mulai mencuat sejak memasuki pekan kedua Mei 2016. Kini kabar tersebut semakin meluas di kalangan guru setempat.

Sumber portalsatu.com, Kamis, 26 Mei 2016, menyebutkan, guru harus menyetor Rp200 ribu sebelum dana sertifikasi guru jatah triwulan I (Januari-Maret) 2016 dicairkan. Jika tidak disetor, kata sumber itu, para guru “ditakut-takuti” dengan informasi tidak akan diamprah dana sertifikasi yang menjadi haknya.

“Awalnya dalam sebuah rapat dengan kepala sekolah dan pihak dinas pendidikan, para guru diminta Rp500 ribu lebih per orang. Setelah beberapa kali rapat, turun menjadi Rp200 ribu. Intinya para guru tetap keberatan, tapi tidak tahu harus mengadu kemana,” ujar sumber tersebut.

Sumber lainnya di kalangan guru menyebutkan, karena dana sertifikasi triwulan I 2016 sampai sekarang belum cair, permintaan setoran dari pihak dinas itu diduga ditangani terlebih dahulu oleh kepala sekolah (kepsek) atau bendahara sekolah dengan menggunakan kas sekolah. Setelah dana sertifikasi cair, kata sumber itu, nantinya guru harus setor ke sekolahnya melalui kepsek atau bendahara sekolah.  

“Guru sudah mengadukan persoalan ini kepada anggota dewan, tapi guru tidak mau jadi saksi, karena takut dimutasi atau dipindahtugaskan oleh pihak dinas,” ujar sumber itu.

Anggota Komisi D (bidang pendidikan) DPRK Lhokseumawe Jailani Usman, S.H., mengakui telah mendengar informasi terkait dugaan pungli dana sertifikasi guru. Namun, kata dia, guru masih bersikap tertutup lantaran merasa takut dengan pihak Dinas Pendidikan. “Kita berharap guru berani membuka persoalan ini secara terang dan jelas kepada dewan agar bisa kita ambil langkah-langkah sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.  

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Lhokseumawe Rusli menjawab portalsatu lewat telpon seluler, Kamis sore (kemarin) membantah adanya pungli ataupun pemotongan dana sertifikasi guru.

“Nyan kon teungeut ureung peugah, kiban dipotong peng bak droe jih. Hana nyan. Nye fitnah cukop jai (yang memberi informasi itu mungkin orang mengantuk, bagaimana dipotong uang sama dia/guru. Tidak ada itu (pungli). Kalau fitnah cukup banyak),” ujar Rusli.[] (idg)