Syedara Apa Karya Minta KPK Evaluasi Penggunaan Anggaran di Pemerintah Aceh

TAKENGON – Syedara Apa Karya Pusat meminta KPK segera turun tangan mengevaluasi penggunaan anggaran oleh Pemerintah Aceh.

<!–StartFragment–>Hal itu disampaikan Koordinator Syedara Apa Karya Pusat, Safrizal, menanggapi penahanan mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Ruslan Abdul Gani oleh KPK terkait dugaan mark up proyek pembangunan dermaga Sabang 2011 lalu.

“Ini (kasus Ruslan-red) menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengevaluasi penggunaan anggaran oleh Pemerintah Aceh,” kata Safrizal melalui selulernya kepada portalsatu.com, Kamis, 17 Maret 2016.

Keberadaan penegak hukum di Aceh, katanya, juga terkesan tidak berperan baik dalam melakukan pemberantasan korupsi yang marak dilakukan pejabat Aceh.

Melemahnya langkah pemberantasan korupsi dari penegak hukum di Aceh katanya dimungkinkan karena adanya intervensi dari para pihak penguasa.

Menurut Safrizal, Kasus proyek perluasan dermaga Sabang yang melibatkan Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani menjadi bukti lemahnya penegakan hukum di Aceh.

“Kasus dugaan korupsi proyek perluasan dermaga Sabang nyan ka thôn 2011, hoe penegak hukôm di Aceh. Lam kasus nyan pasti na pejabat laén yang terlibat,” katanya.[](ihn)<!–EndFragment–>