BANDA ACEH – Rapat koordinasi anggota Fraksi Partai Aceh dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) se-Aceh melahirkan tiga rekomendasi penting mengenai aturan kekhususan daerah. Rapat koordinasi ini digelar di ruang utama paripurna DPR Aceh, di Banda Aceh, Selasa, 1 Maret 2016.
Salah satu poin rekomendasi tersebut adalah mendesak Pemerintah Aceh dan Indonesia untuk mengimplementasikan MoU Helsinki dan UUPA secara konsisten dan menyeluruh. Selanjutnya mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, selambat-lambatnya 30 April 2016. (Baca: Ini Tiga Poin Rekomendasi Fraksi PA DPR se-Aceh Terkait Bendera Bintang Bulan)
