BANDA ACEH - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan bahwa pihaknya belum dapat melakukan proses pergantian posisi Drs H Sulaiman Abda MSi dari Wakil Ketua…
BANDA ACEH – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menegaskan bahwa pihaknya belum dapat melakukan proses pergantian posisi Drs H Sulaiman Abda MSi dari Wakil Ketua DPR Aceh.
Alasannya, karena partai yang bersangkutan (Golkar) masih bersengketa dan Kemenkumham pun belum mengesahkan perubahan kepengurusan yang baru dari partai tersebut.
Penjelasan itu disampaikan Kemendagri melalui suratnya No. 161.11/452/Otda tertanggal 22 Januari 2016, dan ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Dr Sumarsono, MDM.
Demikian surat penjelasan Kemendagri yang kopiannya diterima Serambinews.com, Selasa (26/1/2016) siang. Surat Dirjen Otda tersebut seluruh terdiri atas empat poin, dan tembusanya disampaikan kepada Mendagri.
Surat dimaksud adalah menjawab surat Gubernur Aceh No.161.11/525 tertanggal 12 Januari 2016, yang intinya meminta penjelasan Mendagri terhadap sikap DPR Aceh yang untuk kedua kalinya merekomendasikan agar Sulaiman Abda digantikan dari posisi pimpinan dewan.
Khususnya pada poin 4, Kemendagri kembali mengingatkan Gubernur Aceh agar dalam penyampaian usul pergantian Pimpinan DPR Aceh dari Partai Golkar untuk tetap berpedoman pada pengurusan yang terdaftar dan ditetapkan dengan keputusan Kemenkumham, yakni sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sulaiman Abda kepada Serambinews.com, Selasa siang mengatakan, saat Partai Golkar punya SK dari Kemenkumham (versi Agung Laksono –red) Kemendagri belum bisa memeroses pergantian dirinya, apalagi saat ini belum ada kepengurusan Partai Golkar yang diakui pemerintah.
“Dulu saja Mendagri belum bisa memproses, apalagi sekarang Golkar belum punya kepengurusan yang diakui pemerintah, jadi kita harus menunggu lahir pengurus Golkar yang baru,” tukas Sulaiman Abda, yang terlihat mulai santai menghadapi konflik kepengurusan partainya tersebut.[] sumber: serambi indonesia
