Aceh Menuju Mandiri Listrik?

KITA patut mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mulai menyorot pentingnya sumber daya listrik untuk menunjang pembangunan di daerah ini. Konon lagi listrik kini menjadi andalan utama bagi seluruh pelaku usaha yang ada di Aceh.

Teranyar, Pemerintah Aceh dikabarkan mulai mengembangkan listrik dari kincir angin dan sinar matahari sebagai pusat energi baru dan terbarukan (EBT). Listrik berbasis kekuatan angin dan sinar matahari itu dikembangkan di Desa Meunasah Keude, Krueng Raya, Aceh Besar, sejak awal Desember 2015.

Proses pengembangan teknologi ramah lingkungan tersebut ditandai dengan pemasangan menara anemometer untuk mengukur kecepatan angin, dua menara kincir angin, dan 48 panel penangkap sinar matahari. Sarana EBT tersebut diperkirakan akan menghasilkan daya listrik sekitar 100 Watt/12 V hingga 220 Watt/24 V.  

Kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) di sentra pengolahan ikan Krueng Raya itu, selain untuk menunjang pengembangan kawasan desa inovatif, juga sebagai pusat wisata pembelajaran (eduwisata) dan pemberdayaan masyarakat tentang teknologi energi hijau (green energy) di Aceh.

Wah! Setidaknya demikian ungkapan yang patut diberikan kepada rencana ini. Kenapa? Karena proyek pengadaan kincir angin ini diakui atau tidak, akan membuat warga di kawasan tersebut akan menikmati hidup mandiri tanpa harus tergantung dengan listrik yang dipasok oleh PT PLN Persero.

Apalagi proyek tersebut juga akan menghasilkan listrik yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk menjalankan pabrik es, cold storage, mesin pengering ikan, dan teknologi packaging. Setidaknya untuk daerah setempat. Walaupun kita belum mengetahui bahwa manfaat proyek itu benar-benar diberikan untuk masyarakat atau pelaku industri tertentu di kawasan.

Dengan adanya energi terbarukan ini, setidaknya kita bisa bernafas lega. Krueng Raya bisa menjadi contoh yang kemudian bisa dikembangkan di seluruh Aceh. Apalagi lokasi sebagian Aceh yang berada di pesisir pantai dan kawasan pegunungan sangat cocok untuk didirikan PLTH seperti ini.

Namun, kita sangat berharap proyek ini tidak berhenti di tengah jalan. Apalagi, selama ini kita ketahui listrik seperti dimonopoli oleh PT PLN Persero seorang diri. Berbeda dengan jaringan telekomunikasi, dimana warga memiliki alternatif menggunakan jasa layanan yang ada.

Pasalnya keberadaan pengelolaan listrik yang tunggal oleh PT PLN selama ini membuat mereka sedikit tidak peka, jika tidak ingin disebut tuli dengan ragam kritikan dari warga. 

Sebut saja contohnya seperti kejadian di Sabang tempo hari. Pemadaman listrik tanpa pemberitahuan, membuat warga kesal hingga berdemonstrasi ke kantor PLN setempat. Namun sikap kekesalan warga ini berbuntut dengan penangkapan beberapa warga oleh polisi. Alasannya, mereka tidak mengantongi izin melaksanakan demonstrasi. Padahal yang dilakukan oleh warga Sabang ini adalah sikap spontan.

PLN yang menjadi satu-satunya lembaga pengelola listrik di Aceh membuat para pekerja dan pimpinannya terkesan pongah. Coba saja berikan keluhan kepada mereka, Anda dipastikan mendapatkan jawaban, “jika ingin listrik tidak mati maka undanglah investor yang mau menanam modalnya di sumber daya listrik.” 

Sikap ini bukan tanpa alasan. Pasalnya Pemerintah Aceh sudah lama getol mengupayakan pembangkit listrik energi terbarukan untuk mendukung sumber daya listrik selama ini. Sebut saja diantaranya energi listrik geothermal atau panas Bumi. Dalam plan project ada beberapa lokasi yang dapat mendukung program ini. Diantaranya memanfaatkan panas bumi Gunung Seulawah Agam di Aceh Besar dan Gunung Jaboi di Sabang. 

Saat itu, ada perusahaan Jerman dan Korea yang tertarik dengan investasi ini. Namun hingga sekarang belum ada perkembangan.

Di sisi lain, Aceh juga memiliki pembangkit listrik tenaga uap di pesisir barat. PLTU ini digadang-gadang saat itu mampu memenuhi arus listrik untuk wilayah Aceh bagian barat. Pun begitu, Aceh juga kerap terjadi pemadaman karena suply arus listrik dikirim terlebih dahulu ke Sumatera Utara.

Ini belum lagi berbicara suplay arus listrik dari pembangkit tenaga air di Peusangan. Meskipun banyak model yang dibuat, Aceh pada waktu-waktu tertentu tetap krisis energi.

Tentu dengan adanya PLTH ini, dominasi PT PLN Aceh bisa sedikit berkurang. Namun dengan catatan jika proyek tersebut bisa langsung dimanfaatkan oleh warga secara mandiri. 

Optimalisasi seluruh pembangkit listrik, baik PLTA Peusangan, PLTU Nagan Raya, pembangkit listrik gheotermal dan PLTH sangat diperlukan untuk pengembangan pembangunan Aceh. Agar Aceh tidak mengalami lagi byar pet, agar warga Aceh tidak lagi kena giliran pemadaman listrik seperti beberapa bulan terakhir. Semoga![]