BANDA ACEH - Selain rendahnya kinerja SKPA hingga jelang akhir tahun, pengelolaan anggaran dinilai juga rentan terjadinya korupsi lantaran sejumlah program terkesan dipaksakan dalam APBA-P 2015.…
BANDA ACEH – Selain rendahnya kinerja SKPA hingga jelang akhir tahun, pengelolaan anggaran dinilai juga rentan terjadinya korupsi lantaran sejumlah program terkesan dipaksakan dalam APBA-P 2015. Hal ini dikatakan Alfian, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) saat dihubungi portalsatu.com melalui telpon, Kamis, 10 Desember 2015.
Ini adanya APBA-P terkesan dipaksakan dalam konteks kepentingan 'politik anggaran'. Misalnya, anggaran yang dialokasikan seolah-olah untuk daerah bencana atau program publik yang mendesak, padahal mereka diduga lebih mengakomodir dana aspirasi, kata Alfian.
Selain itu, Alfian menyebut gubenur tidak maksimal mengawasi kinerja para SKPA. “Gubernur tidak punya alat untuk mengawasi para SKPA. Jika pun ada seperti Inspektorat, itu kita juga meragukan, katanya.
Menurut Alfian, seharusnya sejak proses pembahasan rancangan anggaran, Pemerintah Aceh membuka ruang lebih maksimal bagi publik untuk terlibat mengkritisi dan memberikan “warning” kepada pemerintah. Sebab, kata dia, selama ini saat pembahasan rancangan APBA antara pemerintah dengan dewan ditengarai muncul usulan “di bawah meja”, sehingga anggaran tidak bermanfaat bagi masyarakat.
Kita tidak ingin anggaran Aceh itu dikorup. Meskipun sejauh ini temuan-temuan kita sudah laporkan, dan mengkampanyekan keluhan yang terjadi di masyarakat, serta telah memberi kontribusi jauh-jauh hari, tetapi tidak dilakukan oleh pihak pemerintah, ujar Alfian.[]
