MaTA Minta Kasus Dana Masjid Dibuka ke Publik

LHOKSEUMAWE – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) minta pihak kepolisian membuka ke publik terkait pengusutan kasus dana pembangunan masjid di Gampong Paya Dua, Kecamatan Banda Baro, Aceh Utara.

Berdasarkan penelusuran MaTA, kasus indikasi korupsi anggaran pembangunan masjid tersebut sedang diusut pihak Polres Lhokseumawe. “Pengusutan kasus ini telah dilakukan oleh penyidik sejak kurun waktu dua bulan yang lalu. Namun hingga saat ini belum ada oknum terlibat yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Baihaqi, Koordinator Bidang Hukum dan Politik MaTA melalui siaran pers diterima portalsatu.com, 23 Mei 2017

MaTA menilai penting pengusutan kasus itu dibuka ke publik agar masyarakat dapat memantau perkembangan dan berpartisipasi untuk mengungkap secara keseluruhan oknum diduga terlibat. “Hal ini juga akan menepis adanya dugaan ‘permainan’ antara penyidik dengan oknum yang diindikasikan terlibat,” kata Baihaqi.

MaTA berharap, para penyidik jangan salah mengartikan makna dari Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional. Dalam instruksi tersebut, kata Baihaqi, salah satu poinnya menyebutkan tentang tidak memublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan.

“Perlu digaris bawahi, instruksi ini hanya berlaku untuk pelaksanaan proyek strategis nasional,” ujar Baihaqi. “Pertanyaannya kemudian, apakah pembangunan masjid di Gampong Paya Dua termasuk dalam proyek strategis nasional? Menurut MaTA, ini penting dipahami agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran, sehingga semangat untuk pemberantasan korupsi justru melemah karena penafsiran yang salah,” kata dia lagi.

Dana hibah

Berdasarkan temuan MaTA, anggaran untuk pembangunan Masjid Babussalam Paya Dua bersumber dari dana hibah Pemerintah Aceh tahun 2014 senilai Rp92 juta, dana hibah Pemerintah Aceh Utara mencapai Rp600 juta, dan sumbangan masyarakat serta pihak-pihak lainnya.

“Anehnya, dalam laporan pertanggungjawaban panitia pembangunan masjid, khususnya dana hibah dari Pemerintah Aceh, tercantum pengeluaran 20 persen untuk pemberi aspirasi yakni sebesar Rp18.400.000. Hal ini menguatkan dugaan bahwa anggaran tersebut merupakan dana aspirasi oknum DPRA. Selain itu, dalam laporan pertanggungjawaban juga ditemukan adanya pengeluaran untuk biaya pengurusan dana hibah dari Pemkab Aceh Utara sebesar Rp11 juta,” ujar Baihaqi.

Menurut MaTA, ini merupakan salah satu bentuk indikasi korupsi dan sudah sangat keterlaluan. Untuk itu, kata Baihaqi, penting bagi penyidik untuk menelusuri aliran dana dari hasil dugaan kejahatan ini. “Kalau hal ini tidak dilakukan, tentunya hanya oknum panitia pembangunan masjid yang diindikasikan terlibat. Padahal, berdasarkan fakta yang ada, masih ada oknum-oknum lain yang menerima aliran dana,” kata Baihaqi.

“Di samping itu, ini adalah petunjuk baru bagi penyidik untuk mengungkap secara keseluruhan oknum yang terlibat. Baik oknum DPRA maupun oknum di lingkungan Pemerintah Aceh Utara, sehingga tidak ada oknum yang sengaja ‘diselamatkan’ karena proses pengungkapannya dilakukan setengah-setengah,” ujar Baihaqi.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman dihubungi portalsatu.com melalui Kasat Reserse Kriminal AKP Budi Nasuha Waruwu, 24 Mei 2017, siang, membenarkan pihaknya sedang menyelidiki kasus dana pembangunan masjid di Paya Dua tersebut.

“Benar, kita sedang lidik (penyelidikan). Kita telah memeriksa 10 saksi, dan saat ini kita sedang koordinasi dengan ahli tentang konstruksi (susunan bangunan masjid itu),” kata Budi.

‘Sudah damai’

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Paya Dua, Tarmizi dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, 24 Mei 2017, sekitar pukul 12.20 WIB, mengatakan, dana pembangunan masjid tersebut bersumber dari APBK Aceh Utara Rp600 juta. Tarmizi membantah soal dana dari Pemerintah Aceh Rp92 juta.

“Dari APBK Rp600 juta, kon (bukan) dari Pemerintah Aceh (Rp92 juta), nyan hana (itu tidak ada). Rp600 juta dari APBK itu sudah digunakan untuk pondasi dan tiang (masjid), karena pembangunan dimulai dari peletakan batu pertama. Pondasi dan tiang kalheuh (sudah selesai dikerjakan),” kata Tarmizi.

Terkait dana pembangunan masjid tersebut sedang diusut pihak Polres Lhokseumawe, Tarmizi menjelaskan, hal itu karena selisih paham akibat konflik interest (kepentingan) di internal panitia. “Tapi sudah diselesaikan secara damai antara panitia dengan tuha peut dan masyarakat. Sudah diselesaikan dalam rapat tanggal 24 April lalu. Ka selesai, hana persoalan le (sudah selesai, tidak ada persoalan lagi),” ujarnya.[](idg)