BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi IV DPRA, Asrizal H Asnawi, bersama perwakilan Kementerian Sosial, Yadi Buchtar, dan Kepala Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Darmanto,…
BANDA ACEH – Wakil Ketua Komisi IV DPRA, Asrizal H Asnawi, bersama perwakilan Kementerian Sosial, Yadi Buchtar, dan Kepala Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Darmanto, mengunjungi posko pengungsi Barak Bakoy di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Keuramat, Banda Aceh Selasa, 9 Mei 2017.
Dalam kunjungan tersebut, antara pihak pemerintah dan YARA membahas mengenai keadaan serta kejelasan langakah-langkah yang ditempuh kedepan untuk membantu para korban.
Asrizal mengatakan pihak DPR Aceh akan berupaya mengusulkan pembangunan rumah kepada Pemerintah Aceh untuk para korban.
“Kita akan upayakan, karena bantuan pemerintah ini kalau gak diupayakan ya macem sekarang ini,” kata Asrizal.
Adapun anggaran yang digunakan dikatakan Asrizal, bisa bersumber dari Pemerintahan Aceh dan DPRA.
“Anggarannya sudah pasti dari DPR Aceh dari Pemerintah Aceh. Itukan ada program perumahan rakyat layak huni,” jelas kader Fraksi PAN ini.
“Setiap tahun itu hampir 2.000-3.000 unit dibangun. Saya akan usulkan secara reguler kepada Dinas Cipta Karya untuk membangun rumah Pak Berlin dan kawan-kawan,” jelasnya lagi.
Darmanto, mengatakan setelah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Sosial dan melakukan audit ke Pemkab Aceh Besar. Mereka mengusulkan untuk sementara anak-anak para korban bisa dibawa ke Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh, Kota Banda Aceh.
“Dulu ketika SK BRR, SK Bupati terkait Barak Bakoy. Semua pengungsi sudah memiliki rumah, tetapi karena jauh mereka tidak bersedia dipindahkan dan rumah mereka kemudian ditempatkan oleh orang lain. Setelah dievakuasi yang menduduki rumah tersebut tidak bersedia pindah,” kata Darmanto.
“Kementerian sosial menginginkan bagaimana keadaan anak-anak tetap terjamin, sekolah anak, perkembangan anak,” katanya lagi.
Selain itu, Darmanto juga mengatakan, “Saat ini Sekda Aceh Besar mengusahakan lahan di seputaran Jantho, karena tidak mungkin membeli lahan di Banda Aceh,” katanya.
Ketua YARA, Safaruddin SH, mengatakan, “Kami akan duduk membicarakan lagi dengan para korban terkait dengan bagaimana dengan keputusan yang diberikan,” katanya.[]
