Kondisi Jalan Nasional Simpang Uning Hingga Pameu Butuh Perhatian

TAKENGON – Kondisi badan jalan nasional menghubungkan Simpang Uning-Angkup-Genting Gerbang-Pameu di Kabupaten Aceh Tengah butuh perhatian pemerintah pusat untuk diperbaiki dan ditingkatkan.

Kerusakan badan jalan yang tampak parah tersebar di beberapa titik pada ruas jalan tersebut. Bahkan, sudah menimbulkan protes masyarakat beberapa waktu lalu dengan membuat gundukan tanah menyerupai kuburan. Pemerintah Aceh Tengah merespon tuntutan masyarakat dan melalui musyawarah disepakati untuk membuka kembali titik jalan yang diprotes warga.

Bupati Aceh Tengah Nasaruddin pada 12 April 2017 lalu, telah bertemu dengan para pihak terkait yang bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan tersebut. Di antaranya, pejabat mewakili Balai Jalan Nasional Aceh dalam hal ini PPK 7 dan perwakilan manager proyek PLTA Peusangan I dan II.

Nasaruddin, 21 April 2017, mengungkapkan para pihak terkait telah sepakat untuk melakukan pemeliharan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan normal melalui jalan tersebut.

“Baik pihak Balai Jalan Nasional Aceh melalui PPK 7, maupun perwakilan manager proyek PLTA Peusangan I dan II telah sepakat untuk melakukan perbaikan jalan yang rusak,” ujar Nasaruddin.

Menurutnya, penanganan ruas jalan tersebut diperlukan segera karena tingginya intensitas masyarakat yang melintasi jalur ini, baik warga lokal maupun masyarakat yang menuju pesisir barat Aceh atau sebaliknya.

“Status ruas ini merupakan jalan nasional, karena itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat untuk membiayai pemeliharaan ataupun peningkatannya. Penanganan ruas jalan nasional dan provinsi terutama pada saat terjadinya kerusakan akibat bencana alam seperti longsor, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berada dalam posisi yang sulit. Satu sisi ingin segera melakukan perbaikan karena kebutuhan masyarakat, di sisi lain bisa disalahkan oleh Badan Pengawas Keuangan karena menangani pekerjaan di luar kewenangan pemerintah daerah,” katanya.

Nasaruddin juga menyinggung selama ini instansi pusat yang menangani jalan nasional khususnya di Kabupaten Aceh Tengah relatif kurang koordinasi dengan Pemkab Aceh Tengah, sehingga ruas jalan yang sangat mendesak penanganannya kurang mendapat perhatian. Sementara ruas jalan yang relatif masih baik terus mendapat perhatian.

Mendesaknya perbaikan dan peningkatan beberapa ruas jalan nasional di wilayah tengah Aceh, menurut Nasaruddin, perlu mendapat perhatian dan dukungan anggota DPR RI mewakili rakyat wilayah tengah Aceh melalui komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera mendapat penanganan.[] (rel)