BANDA ACEH Hasil kajian Bank Indonesia (BI) menunjukkan, setelah habisnya hasil minyak dan gas, perekonomian Aceh bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan.
Dari sisi permintaan, struktur ekonomi Aceh saat ini masih bergantung pada komponen bersifat konsumtif dan short run (jangka pendek). Keberadaan APBA juga sangat mendasar dalam perekonomian, karena sumber dari konsumsi masyarakat dan pemerintah hampir seluruhnya berasal dari APBA.
Berdasarkan analisis Growth Diagnostic dilakukan Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh, secara umum terdapat enam hambatan utama terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif. Kendala pertama minimnya kegiatan ekonomi produktif berupa keberadaan berbagai industri pengolahan di Aceh.
Berikut selengkapnya penjelasan BI tentang hasil analisis growth diagnostic itu, yang disajikan dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh Februari 2017 (Kajian Triwulan IV-2016), dikutip portalsatu.com, 23 Maret 2017, dari laman resmi BI:
Growth Diagnostic:
Indentifikasi Faktor-faktor Penghambat Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan Dalam Mengakselerasi Kinerja Perekonomian Aceh
Perekonomian di Provinsi Aceh secara umum masih bertumpu pada sektor yang berbasiskan komoditas sumber daya alam. Sejak tahun 1970 komoditas utama Aceh masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Pasca habisnya hasil minyak dan gas, perekonomian Aceh bertumpu pada sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, dan administrasi pemerintahan.
Keempat sektor tersebut tercatat memberikan share sebesar 63,62% dalam struktur ekonomi dengan rincian sektor pertanian (28,57%), perdagangan (15,72%), konstruksi (9,76%), dan administrasi pemerintahan (9,58%). Dari sisi permintaan, komponen konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan pangsa paling besar dalam struktur ekonomi Aceh. Komponen tersebut memiliki pangsa sebesar 61,57%. Di samping komponen konsumsi rumah tangga, komponen konsumsi lain, yakni komponen investasi memiliki pangsa terbesar ketiga (38,73%) dan konsumsi pemerintah sebesar (32,37%). Dari sisi permintaan ini, dapat terlihat bahwa struktur ekonomi Aceh masih bergantung pada komponen yang bersifat konsumtif dan short run.
Keberadaan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) juga sangat esensial dalam perekonomian mengingat sumber dari konsumsi masyarakat dan pemerintah hampir seluruhnya berasal dari APBA tersebut.
Hambatan Utama Ekonomi Aceh
Berdasarkan analisis Growth Diagnostic yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, secara umum terdapat 6 hambatan utama terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif. Kendala pertama adalah minimnya kegiatan ekonomi produktif berupa keberadaan berbagai industri pengolahan di Aceh. Di samping permasalahan tersebut, kondisi infrastruktur di Aceh, khususnya kondisi pelabuhan, listrik, serta jalur konektivitas yang menghubungkan secara langsung antara kawasan Aceh bagian barat dan bagian timur melalui jalur bagian tengah juga masih menjadi kendala dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi Aceh.
Persoalan noninfrastruktur yakni kualitas sumber daya manusia dan kenyamanan dalam berinvestasi yakni terkait dengan banyaknya biaya tidak resmi berbentuk pungutan liar (Pungli) juga menjadi salah satu faktor penghambat.
Simulasi Kebijakan
Dengan menggunakan simulasi dengan model Multiregional Computable General Equilibrium (CGE) INDOTERM diperoleh besaran dampak dari kebijakan structural reform yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Aceh. Berbagai kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah daerah Aceh maupun pemerintah pusat. Berbagai kebijakan tersebut termasuk di dalamnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur (Listrik, Pelabuhan, konektivitas darat), serta pembentukan kawasan ekonomi khusus dan pemeliharaan keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Aceh. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:
