LHOKSEUMAWE DPRK Lhokseumawe tidak akan menyetujui jika eksekutif mengusulkan dana untuk bantuan sosial (bansos) dalam rancangan anggaran tahun 2017. Kecuali usulan dana itu untuk…
LHOKSEUMAWE DPRK Lhokseumawe tidak akan menyetujui jika eksekutif mengusulkan dana untuk bantuan sosial (bansos) dalam rancangan anggaran tahun 2017. Kecuali usulan dana itu untuk menyelesaikan bansos tahun 2016.
Kalau (proyek) fisik mungkin ada yang urgen, cuma persentasenya sedikit, kecil. Sedikit ada. Tapi kalau yang namanya bantuan bansos, itu udah nggak ada. Kecuali (kewajiban) yang tahun kemarin (2016) dilakukan pembayaran tahun ini, kata Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe Suryadi menjawab portalsatu.com, Senin, 20 Februari 2017, siang.
Begitu juga yang (bantuan) hibah seperti yang di (Dinas) Perindagkop kan, nggak ada lagi, ujar Suryadi usai rapat paripurna penyampaian rancangan APBK di gedung DPRK Lhokseumawe.
Suryadi menyebut anggaran operasional pemerintah dan DPRK termasuk dana perjalanan dinas tahun 2017 akan dirasionalkan agar lebih efisien. Semua diefisiensi. Perjalanan dinas sampai ke biaya yang rutin seperti biaya ATK, katanya.
(Termasuk anggaran di Setwan untuk DPRK) Semua. Dari (alokasi) tahun sebelumnya, berkurang sekitar 20 sampai 30 persen. Karena (anggaran tahun ini) lebih fokus kita selesaikan (kewajiban/utang) dengan pihak ketiga, ujar Suryadi.
Sejauh ini portalsatu.com belum berhasil memeroleh penjelasan pihak Pemerintah Lhokseumawe terkait jumlah utang tahun 2016 yang akan dibayar kepada pihak ketiga dengan anggaran 2017. Sekda Lhokseumawe Bukhari AKs., dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Azwar beberapa kali dihubungi lewat telpon seluler secara terpisah, tidak tersambung.[](idg)
