PSIP Unsyiah Bahas Optimalisasi Pembangunan Sabang

BANDA ACEH – Pusat Studi Ilmu Pemerintah Universitas Syiah Kuala (PSIP Unsyiah) membahas optimalisasi pembangunan Sabang dalam diskusi ilmiah di Balai Senat Unsyiah, Kamis, 26 Januari 2017. Kegiatan yang bertajuk Pembangunan Kawasan Sabang sebagai Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas itu menghadirkan tokoh-tokoh nasional dan lokal serta para akademisi.

Rektor Unsyiah, Prof. Samsul Rizal MEng dalam sambutannya mengatakan, pelabuhan Sabang harus dapat tumbuh menjadi pemicu bangkitnya ekonomi di Aceh. Terlebih lagi Sabang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan ke arah lebih baik. Jadi perlu instrumen yang tepat dalam pengelolaan Sabang agar menjadi lokomotif perekonomian di Aceh.

“Untuk itu dibutuhkan peran aktif dari semua pihak dan lembaga dalam membangun Sabang,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPR-RI periode 2009-2014, Marzuki Daud berharap agar Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) melibatkan instansi terkait untuk memajukan Sabang, salah satunya Unsyiah. Unsyiah diharapkan dapat mendukung perekrutan pegawai BPKS Sabang, sekaligus menangani fit and proper test untuk menghadirkan manajemen BPKS yang lebih baik.

“Unsyiah dan UIN Ar Raniry serta perguruan tinggi lain di Aceh harus dilibatkan dalam percepatan pembangunan kawasan Sabang,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala BPKS periode 2001-2004, Zubir Sahim. Menurutnya, Unsyiah harus terlibat dan berkontribusi aktif dalam percepatan pembangunan di Sabang. Unsyiah menurutnya harus membuka diri dan bergerak bersama BPKS dalam memajukan Sabang.

Sedangkan anggota DPD RI asal Aceh, Rafly berharap pembangunan Sabang tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman, sehingga dapat membedakannya dengan lokasi wisata lainnya. Sabang harus mampu menawarkan sesuatu yang berbeda bagi masyarakat dunia.

“Sabang harus dibangun dengan ruh keislaman. Sehingga festival-festival yang dihadirkan haruslah bersifat perenungan, kontemplasi, menghadirkan Islam yang dinamis, dan bukan festival hura-hura,” kata Rafli.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan pemerintah pusat dan daerah, DPR, DPD, BPKS Sabang, pemerintah Aceh Besar, DPRK Sabang, pelaku dunia usaha, serta para akademisi.[]