Dewan: Aceh Utara Sekarang Miskin dan Tak Tahu Diri

LHOKSUKON – Jumlah bantuan rumah yang disalurkan kepada masyarakat miskin tidak sebanding dengan jumlah proposal permohonan bantuan yang masuk ke Dinas Cipta Karya Aceh Utara. Sejak 2013, tercatat lebih dari 14.000 proposal yang masuk dan jumlah itu terus bertambah setiap tahunnya.

Hal itu disampaikan anggota Komisi D DPRK Aceh Utara, H. Ismed Nur AJ Hasan kepada portalsatu.com, Minggu, 6 November 2016. Menurutnya Aceh Utara saat ini sangat miskin, tidak seperti dulu yang kaya raya. Parahnya lagi, Aceh Utara sudah miskin tak tahu diri.

“Jumlah proposal yang masuk ke dinas terhitung dari 2013 lebih dari 14.000 dengan usia pemohon 40 tahun ke atas. Sementara jumlah bantuan yang disalurkan setiap tahun sekitar 250 unit rumah. Setiap tahun jumlah warga miskin di atas 40 tahun terus bertambah. Jika jumlah bantuan rumah yang disalurkan tetap sama, maka persoalan kemiskinan, khususnya rumah tidak ada habisnya,” ujar H. Ismed.

Saat ini, lanjutnya, jumlah anggaran yang diplot ke pendidikan dan kesehatan jauh lebih besar daripada bantuan rumah layak huni. Padahal pendidikan sudah terarah, demikian juga kesehatan yang sudah ada BPJS program nasional.

Menurut H. Ismed, sudah lebih dari 2 tahun Pemkab Aceh Utara tidak pernah melakukan musyawarah dengan dewan terkait bagaimana cara sama-sama mencarikan solusi untuk menekan angka kemiskinan. Padahal pada masa pemerintahan sebelumnya, musyawarah itu selalu dilakukan.

“Saya sudah pernah survey langsung ke Kecamatan Langkahan. Di sana saya temukan cukup banyak rumah tidak layak huni. Hanya beratap rumbia, berdinding tepas atau pelepah rumbia, berlantai tanah, bahkan ada yang belum memiliki listrik,” katanya.

Dalam hal itu, pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Para dewan sebenarnya berharap diberikan hak untuk mengajukan permohonan bantuan rumah di wilayah pemilihan masing-masing, mengingat saat ini banyak warga miskin belum tersentuh bantuan.

Menurutnya jika dilihat secara umum, kepedulian pemerintah itu tidak ada. Namun yang ada hanya kepentingan politik pemerintah.

“Ada bantuan rumah yang sebenarnya telah disalurkan, tapi tidak jelas mekanisme penyalurannya di dinas. Namun ada juga yang tepat sasaran. Sebenarnya di setiap wilayah juga ada dana untuk bantuan rehab dengan jumlah bervariasi, antara 10 juta hingga 50 juta, tapi itu juga tidak diketahui bagaimana prosesnya di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk,” katanya yang beberapa waktu lalu baru menyalurkan dua unit rumah bantuan kepada warga miskin. []