Daftar Panjang Masalah Listrik di Aceh

BANDA ACEH – Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Aceh baru-baru ini berkunjung ke lokasi pembangkit listrik di Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Kunjungan mereka untuk melihat pembangkit yang memproduksi listrik sebesar 2×200 mega wat (MW) di wilayah Sumbagut dan Unit Pengatur Beban Wilayah Sumbagut.

Muslim El Yamani, salah seorang yang ikut dalam kunjungan tersebut menjelaskan, kunjungan ke Pangkalan Susu untuk mencari akar masalah dari krisis listrik yang belakangan semakin meresahkan masyarakat Aceh.

“Setelah mendengar pemaparan dari manajer dari dua tempat tersebut maka kami menemukan beberapa hal terkait kondisi listrik Aceh saat ini,” kata Muslim melalui keterangan tertulis yang diterima portalsatu.com, Selasa, 3 Mei 2016. 

Ia menjabarkan, Aceh masih defisit listrik dengan ketergantuan daya dari Sumatera Utara mencapai 50-60 persen, atau sekitar 130 MW. Sedangkan kebutuhan pasokan listrik untuk Aceh diperkirakan mencapai 357,9 MW. Keberadaan pembangkit listrik di Nagan Raya dan PLTMG Arun tidak mampu memenuhi pasokan tersebut.

Permasalahan lainnya, pembangkit listrik cadangan di Aceh tidak mampu mengatasi defisit listrik, sehingga ketika salah satu mesin pembangkit (PLTU dan PLTMG) tidak beroperasi atau dalam masa perawatan, maka akan terjadi gangguan listrik yang berakibat pada pemadaman.

“Sub sistem jaringan di Aceh masih radial (hanya ada satu jaringan dari Medan masuk ke Aceh melalui wilayah Timur-utara) sehingga ketika ada gangguan di Sumut atau di beberapa tempat lain, maka seluruh Aceh akan mengalami gangguan. Kondisi ini menggambarkan ketidak seriusan PLN dalam membangun listrik di Aceh, karena jaringan diwilayah barat selatan dan timur tenggara baru sekadar perencanaan, seharusnya ini sudah dibangun jauh-jauh hari,” katanya.

Tak hanya itu, kualitas dari pembangkit listri di Nagan Raya juga dinilai tidak begitu bagus. Belum lagi terkait sikap PLN Aceh yang dinilai tidak jujur kepada masyarakat Aceh dalam menjelaskan kondisi yang sebenarnya. “Selama ini selalu disampaikan listrik di Aceh cukup tapi kenyataannya Aceh masih defisit.”

Selain di tubuh PLN, mereka menilai masalah juga ada di Pemerintah Aceh yang tidak memiliki upaya konkret dalam menyelesaikan permasalahan listrik di Aceh. Pemerintah dalam hal ini dinilai tidak serius dalam mendatangkan investor di bidang listrik ke Aceh.

“Padahal saat ini kondisi Aceh sangat membutuhkan pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan listrik di Aceh. Selama ini kunjungan-kunjungan keluar negeri untuk mendatangkan investor tidak ada bukti nyata realisasinya,” kata Muslim.

Kualitas pembangkit listrik di Nagan Raya menurut mereka juga luput dari pantauan Pemerintah Aceh. Dalam kondisi ini kata Muslim, meskipun PLN secara perusahaan dan kebijakan dari Pemerintah Pusat, mestinya Pemerintah Aceh juga bisa ikut memantau karena berhubungan langsung dengan hajat hidup masyarakat Aceh.

Di lain sisi, Aceh dinilai belum stabil baik dari kesiapan masyarakatnya juga kondisi pemerintahannya sehingga membuat calon investor enggan berinvestasi ke Aceh.

“Sementara masalah di masyarakat, ada sebagian oknum yang terkesan tidak mau bekerjasama dalam pembangunan listrik di Aceh, misalnya ketika ada pembebasan lahan untuk pendirian Tapak SUTET yang dihambat-hambati. Selain itu pemakaian listrik juga tidak teratur dan terkesan boros,” katanya.

Kunjungan tersebut diinisiasi oleh PLN Wilayah Aceh yang melibatkan belasan BEM se Aceh yaitu BEM UIN Ar-Raniry, PEMA Unmuha, PEMA Unida, BEM Unsyiah, PEMA 'Ubudiyah, PEMA USM, PEMA UGP, PEMA Unaya, PEMA UGL, PEMA Unsam, PEMA Unimal, PEMA Unigha dan PEMA Almuslim. Kunjungan berlangsung pada Jumat, 29 April 2016.[](ihn)