BANDA ACEH – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap terkait alokasi anggaran tunjangan fasilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Rp25 miliar.
Salah satu tuntutan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi di halaman gedung parlemen Aceh, Selasa, 26 September 2017, tingkatkan kinerja setiap anggota DPRA, bukan gaji yang selalu ditingkatkan.
KAMMI Aceh menyampaikan tuntutan itu karena menilai alokasi tunjangan fasilitas DPRA Rp25 miliar tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Aceh saat ini.
“Rakyat Aceh masih banyak yang miskin dan kelaparan, pengangguran di mana-mana, dan masih banyak rakyat yang harus hidup menderita dan terlunta-lunta,” ujar Suci Iman Akbar, koordinator lapangan dalam orasinya.
“Seharusnya legislatif bisa lebih mengutamakan penyelesaian tugas-tugasnya sebagai anggota dewan yang dirasa masih sangat kurang,” kata Suci.
Adapun isi pernyataan sikap KAMMI Aceh, menolak pemberian tambahan tunjangan fasilitas bagi anggota DPRA Rp25 miliar; tingkatkan kinerja setiap anggota DPRA bukan gaji yang selalu ditingkatkan; DPRA harus lebih prorakyat daripada pro diri sendiri; dan segera tuntaskan penyelesaian 15 rancangan qanun yang belum selesai di tahun 2017.[]