[Wawancara] Akademisi UIN Ar-Raniry: Parnas Jembatan Aceh ke Pusat

BANDA ACEH – Menjelang pilkada 2017, banyak persoalan politik mulai muncul dan hangat diperbincangkan. Salah satunya adalah terpilihnya Ketua Partai Gerindra Aceh T.A. Khalid sebagai pendamping Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Duet parlok-parnas ini akan maju dalam pesta demokrasi Aceh mendatang.

Akademisi UIN Ar-Raniry Banda Aceh Danil Akbar Taqwadin menilai terpilihnya T.A. Khalid sebagai pendamping Mualem menunjukkan elite politik di Aceh masih memandang peran partai nasional itu penting.

Berikut petikan wawancara portalsatu.com dengan pria yang mengambil program magister (S2) konsentrasi strategi dan politik perang di Universitas Utara Malaysia ini, Selasa, 14 Juni 2016:

Apa komentar Anda dengan terpilihnya T.A. Khalid sebagai pendamping Mualem?

Melalui hal ini kita dapat melihat bahwa elite politik di Aceh masih memandang peran partai nasional itu penting. Bisa dikatakan terwakilnya parnas dalam eksekutif sebagai jembatan Aceh ke Jakarta. Dan itu secara politik memang tindakan yang normal.

Makna ‘jembatan Aceh ke Jakarta?’

Ya, walaupun kita diberi otonomi khusus, namun ada beberapa persoalan yang masih menyangkut dengan (Pemerintah) Pusat. Faktanya ada beberapa qanun yang sampai cooling down. Dengan adanya parnas di eksekutif diharapkan beberapa kepentingan dapat terlaksana dengan lancar.

Bagaimana Anda melihat langkah Mualem yang memilih kader parnas?

Menurut saya pemilihan wakil Mualem yang berasal dari parnas adalah langkah yang sangat strategis.

Ada kemungkinan akan terjadi “pertarungan Prabowo vs Jokowi” pada pilkada Aceh 2017?

Prabowo vs Jokowi itu kan isu lama dan kita paham bahwa politik itu bersifat dinamis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hal itu tidak serta merta akan terjadi Prabowo vs Jokowi di Aceh.

Bagaimana dengan potensi kericuhan di pilkada Aceh mendatang?

Dapat saya simpulkan bahwa intensitas kericuhan akan berkurang. Dimulai dari zaman Irwandi, Zikir, dan yang akan datang tentu intensitas kericuhan akan berkurang. Itu memiliki banyak faktor seperti pendidikan politik rakyat Aceh sudah baik, negeri kita sudah mulai menghilangkan aroma konflik dan salah satunya juga terpecahnya beberapa elite GAM dulu ke beberapa kelompok.[]