LHOKSEUMAWE — Usai melakukan kunjungan ke Aceh Utara, Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah memantau sejumlah proyek Otsus di Kota Lhokseumawe, Sabtu sore, 21 Oktober 2017.
Pembangunan gedung kesenian menjadi sorotan orang nomor dua di Aceh itu karena baru pada tahap pembangunan fondasi.
Pak Nova meminta rekanan proyek gedung senilai Rp3,9 miliar tersebut mempercepat pengerjaan karena tersisa waktu kurang dari dua bulan lagi sebelum kontrak berakhir, terang Wakil ketua DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus atau akrab disapa Pon Cek kepada portalsatu.com.
Pon Cek menerangkan, usai meninjau sejumlah proyek Otsus 2017 di Lhokseumawe, seperti gudang di Los Kala, pasar buah di Jalan Pase dan proyek gedung kesenian di area reklamasi Pusong, Wagub dan rombongan SKPA melakukan pertemuan dengan pihak Pemko Lhokseumawe dan rekanan di kantor wali kota.
Pada pertemuan yang juga dihadiri Wali Kota Suaidi Yahya dan Sekdako Bukhari, Wagub tidak menyalahkan rekanan proyek gedung kesenian karena baru saja selesai proses lelang sehingga baru tahap pembangunan fondasi. Karena itu, Nova berkali-kali menekankan agar rekanan dan para pihak yang terlibat menggenjot kinerja.
Pon Cek juga menerangkan, total proyek bersumber dari dana Otsus dan APBA 2017 di Lhokseumawe senilai Rp87 miliar lebih dengan total 61 paket. Sebagian besar sudah selesai, akan selesai, dan hanya sebagian kecil yang berpotensi tidak selesai.
Di samping membicarakan perkara proyek, Wagub yang juga didampingi dua anggota DPRA dari Dapil V, Hasdarsyah dan Nur Maida membahas pengentasan kemiskinan di Kota Lhokseumawe yang angkanya terus meningkat.
Wali kota diminta memproritaskan program-program yang benar-benar menyentuh hajat kaum prasejahtera, seperti peningkatan penyaluran beras miskin, layanan kesehatan, dan meningkatkan mutu pendidikan, kata Pon Cek.
Wali Kota Suaidi Yahya juga menyampaikan sejumlah permintaan ke Wagub, terutama terkait porsi Otsus 2018 agar ditingkatkan berhubung kondisi keuangan Pemko yang belum stabil.
Permintaan itu ditanggapi positif oleh Wagub dan meminta Pemko agar selalu berkoordinasi dengan SKPA dan DPRA, katanya.[] (*sar)