TERKINI
TAK BERKATEGORI

THL Membludak, Dewan: Seharusnya Pemerintah Buka…

LHOKSEUMAWE - Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus mengatakan, untuk mengurangi jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang saat ini membludak, pemerintah seharusnya sejak awal membuka…

MAULANA AMRI Kontributor
DIPUBLIKASIKAN
WAKTU BACA 2 menit
SUDAH DIBACA 936×

LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus mengatakan, untuk mengurangi jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang saat ini membludak, pemerintah seharusnya sejak awal membuka lapangan kerja baru kepada masyarakat.

“Saat ini ada sekitar 3.000 hingga 4.000 lebih THL di Lhokseumawe. Ini harus didata kembali dan pemerintah harus menyesuaikan kembali sesuai (kemampuan) APBK yang ada,” kata Pon Cek sapaan akrab T. Sofianus menjawab portalsatu.com, Kamis, 23 Juni 2016, usai siang.

Pon Cek menjelaskan, membludaknya THL sangat membebani APBK Lhokseumawe. “Sebab mereka itu bukan saja ada di tingkat kantor wali kota, tapi juga hingga ke tingkat desa,” ujarnya.

Dia menduga maraknya penerimaan THL atau tenaga kontrak ini ada penyebabnya. “Saya yakin ini efek dari janji-janji politik yang telah berakar. Dari itulah, jumlahnya sangat banyak,” sebut Pon Cek.

Menurut Pon Cek, untuk memperkecil jumlah mereka, pemerintah sudah seharusnya membuka lapangan pekerjaan lain di sektor swasta, seperti bidang perikanan dan peternakan.

“Sebab potensi Lhokseumawe di bidang itu sangat besar dan hal itu belum pernah dilakukan oleh pemerintah,” kata Pon Cek.

Selain itu, kata Pon Cek, mereka yang bekerja sebagai THL atau tenaga kontrak harus memiliki kesadaran untuk berwirausaha. “Mereka harus kreatif sesuai disiplin ilmu yang ada. Misal, mereka bisa berwirausaha, itukan lebih baik dan menjanjikan”.

“65 persen potensi wilayah Lhokseumawe bisa dikatakan di sektor perikanan. Hal ini patut diberdayakan oleh pemerintah setempat,” sebut Pon Cek lagi.

Pon Cek minta pemerintah untuk saat ini tidak lagi menerima THL baru. “Dan kepada keluarga (orang tua) juga jangan semata-mata berharap (anaknya) bekerja di kantoran itu lebih baik dan berharap menjadi PNS. Pastinya hal itu butuh proses”.

“Jika mendorong anak untuk bekerja, tapi hasilnya tidak menentu seperti ini. Doronglah anak-anak agar lebih kreatif, inovatif, sehingga mampu menghasilkan rupiah tanpa harus menjadi THL atau tenaga kontrak,” pungkas Pon Cek.[]

Baca juga:

[Wawancara] Plt Sekda: Memang Itu Serba Salah

MAULANA AMRI
KONTRIBUTOR · ARGUMENTA.ID

Tulis Komentar