”Tak Perlu Khawatir dengan Bangkitnya Kesadaran Sejarah Aceh”

BANDA ACEH – Menggunakan kemeja putih berlengan panjang, lelaki itu duduk di salah satu sudut warung kopi SMEA, Banda Aceh. Perawakannya seperti masyarakat Aceh kebanyakan. Wajahnya klimis dan berkulit sawo matang.

Secangkir kopi dan sebuah handphone versi lawas merk Nokia berada di hadapannya. Namanya Saifullah. Asal Aceh Jaya, Provinsi Aceh. Tidak ada kesan yang istimewa hari itu, Minggu, 9 Juli 2017. Namun siapa menyangka bahwa lelaki berhidung sedikit mancung itu adalah keturunan raja. 

Nama lengkap lelaki ini adalah Tuanku Raja Saifullah Alaidin Riayat Syah. Pada 26 September 2015 lalu, pria yang kesehariannya mengendarai becak ini ditabalkan sebagai Raja Daya penjaga marwah bangsa. (Baca: Nasib Pewaris Raja Daya Jauh Berbeda dengan Sultan Jogja).

Dua tahun sudah berlalu sejak ia diangkat menjadi raja. Banyak hal yang telah dilihatnya, terutama mengenai kebangkitan kesadaran sejarah Aceh di jiwa pemuda daerah. Untuk hal inilah Tuanku Raja Saifullah mengapresiasi kinerja generasi muda Aceh yang sudah bersusah payah melacak jejak sejarah indatu di daerahnya. Dia mencontohkan seperti Masyarakat Peduli Sejarah atau Mapesa, Central Information for Samudera Pasai Heritage (Cisah), ALIF, dan Peusaba.

Keberadaan dan kerja keras para peneliti muda dari komunitas ini dinilai telah membuka pemahaman baru sejarah Aceh yang dulunya samar-samar. Tekad kuat para pemuda inipula yang diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan Pusat demi menjaga khasanah kekayaan intelektual. Latarbelakang inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Tuanku Raja Saifullah menyimpulkan agar para pihak tidak perlu mengkhawatirkan euforia pemuda di Aceh yang terus menerus mencoba melacak jejak sejarah daerahnya. 

“Lembaga Mapesa, CISAH, ALIF dan Peusaba itu lembaga teristimewa dalam melacak jejak sejarah dan kebudayaan Aceh. Perlu diingat, bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang merawat sejarahnya sendiri, baik itu sejarah pahit maupun sejarah kejayaan sebuah daerah,” kata Tuanku Raja Saifullah.

Dia kemudian mencontohkan bagaimana warga Jepang yang sangat menghargai sejarah negaranya. Padahal, sejarah tersebut sangat menyakitkan dari sisi kemanusiaan, seperti sejarah bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Namun, bagi warga Jepang, sejarah kelam ini justru menjadi pemicu manusianya untuk terus mengembangkan diri dan menjadi terdepan di bidang teknologi.

Tuanku Raja Saifullah kemudian mencontohkan kehadiran Kesultanan Jogja di Indonesia yang tidak pernah mengintervensi pemerintah dalam bidang politik. “Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah harga mati,” katanya.

Menurut Tuanku Raja Saifullah, Kesultanan Jogja kini hanya menjalankan hukum-hukum adat di kehidupan sosial masyarakatnya secara adil dan merata, di luar hukum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. “Begitu juga dengan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe, tidak perlu takut. Bahkan saya menganjurkan, siapapun gubernurnya, Lembaga Wali Nanggroe (dipertahankan),” kata Tuanku Raja Saifullah.

Dia menyebutkan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe juga turut membantu tugas kepolisian. Misalnya, dia mencontohkan, adanya konflik sosial di lingkungan masyarakat dapat diselesaikan melalui struktural adat di bawah Lembaga Wali Nanggroe.

“Jadi tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe itu bukan hanya peusijuk. Dia itu ada hukum laut yang dikomandani Panglima Laot, hukum glee dikomandani Keujreun Glee, dan hukum agraria yang dikomandoi oleh Keujreun Blang.”

Sebagai salah satu keturunan raja yang kini menjadi masyarakat biasa di Aceh, Tuanku Raja Saifullah tentu saja menggantungkan harapan besar kepada pemimpin negeri yang baru. Salah satunya adalah bagaimana para pemimpin di Aceh mampu ikut serta menggali kembali seluruh adat istiadat, budaya dan hukum yang pernah dijalankan pada masa kerajaan dulu. Apalagi sistem pemerintahan, terutama mengenai adat istiadat serta budaya itu, sudah diterapkan secara optimal di masa lalu.

“Termasuk yang paling diharapkan rakyat Aceh hari ini, pertama adalah tegaknya hukum Islam di Aceh, tegaknya marwah Aceh, juga masyarakat Aceh itu membutuhkan kehidupan ekonomi yang layak dengan hidupnya sentra-sentra ekonomi di Aceh,” katanya lagi. (Baca juga: Kata Pewaris Raja Terkait Bendera Aceh)

Di sisi lain, dia berharap Wali Nanggroe melantik kembali raja-raja yang sah di daerah sebagai perwakilan wali, seperti di Tamiang dan Trumon. Menurutnya keberadaan mereka ini akan turut membantu pemerintahan di Aceh. Keberadaan wakil Wali Nanggroe di dua daerah ini juga diharapkan dapat menjadi panutan serta untuk mempererat persatuan bagi masyarakat Aceh.

“Begitu pula dengan wilayah Linge, Pedir, semua. Sembilan negeri, itu masuk semua. Jadi Tamiang itu ada dua, Tamiang Hulu dan Tamiang Barat. Kemudian Pereulak, Pasai, Pedir, Linge, Bandar Aceh Darussalam, Daya, Meulaboh, Negeri Kuala Batu, dan Negeri Trumon,” katanya.[]