Tak Dibiayai Negara, Aneh-aneh Cara Kedubes Korut Cari Uang

SERANGKAIAN sanksi keras oleh PBB dan perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump terus berupaya digunakan untuk mengisolasi negara rezim bersenjata nuklir, Korea Utara.

Namun negeri Kim Jong Un itu tampaknya pantang menyerah. Informasi beredar bahwa Korea Utara kini mencoba mendapatkan uang lewat beberapa Kedutaan Besarnya yang saat ini masih beroperasi di sekitar 40 negara. Hal itu dilakukan setelah akses impor dan ekspor Korut dibatasi dengan adanya sanksi PBB.

Upaya mencari uang itu juga dilakukan oleh Kedubes Korut di Bulgaria. Selama bertahun-tahun, masyarakat mengeluhkan kebisingan yang berasal dari bangunan berpagar besar di bagian selatan Ibu Kota Bulgaria itu. Disebutkan bahwa dalam seminggu, acara pesta kerap dilakukan. Banyak di antaranya ditutup dengan perayaan kembang api besar-besaran.

“Ini tidak ramai sekarang. Tapi jika mereka menggunakan kembang api, sangat bising sekali,” kata seorang tetangga bernama Bonka Nikolova. Dia mengaku telah melaporkan kepada polisi soal kebisingan itu sebagaimana dilansir Strait Times.

Bangunan yang dipenuhi dengan ruang berlapis emas yang bisa disewakan untuk acara publik itu memiliki semacam kekebalan diplomatik lantaran pemiliknya adalah pemerintah Korea Utara.

Kedubes Korea Utara telah menghabiskan puluhan tahun menjalankan skema penggalangan dana yang hampir semuanya melanggar hukum internasional.

Diplomat dan staf mereka menjual senjata dan obat-obatan serta produk seperti peralatan mesin bahkan hewan seperti sapi. Mereka juga menyelundupkan minuman keras, rokok, mobil mewah dan hal lainnya yang bisa diimpor bebas bea.
 
“Ayah mertua saya adalah seorang duta besar. Dia mengatakan kepada saya bahwa di India, bertahun-tahun yang lalu, jika ingin membeli daging sapi, Anda bisa mengetuk pintu belakang Kedutaan Korut di Delhi. Mereka mengelola sebuah rumah pemotongan hewan di ruang bawah tanah,” kata Noland.

Menghasilkan uang adalah salah satu kebutuhan bagi Kedutaan Korut yang tidak didanai oleh pemerintahnya sendiri. Bahkan sebaliknya, mereka harus membiayai operasional mereka dan mengirimkan keuntungan untuk negaranya.

Namun demikian, meski didera sanksi PBB, Korea Utara masih memiliki perdagangan senilai US$6,5 miliar sejak tahun lalu. []Sumber:viva