“Apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Mendagri, dinilai sebuah langkah yang terlalu memaksa kehendak dengan cara-cara otoriter. Gaya-gaya orde baru kembali dipergunakan,” ujar Anggota…
BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (DPP PaKar) Aceh menyayangkan sikap pemerintah membatalkan 65 peraturan daerah Aceh. Mereka menilai…
LHOKUSKON – Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Wilayah Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (DPW-PAKAR) Aceh Utara Hidayatul Akbar, S.H, meminta agar kecamatan…
Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (DPW-PAKAR) Kota Lhokseumawe mempertanyakan dasar hukum biaya stempel STNK yang dikenakan sekitar Rp 30.000 ketika masyarakat…
BOY NASHRUDDIN10 tahun lalu2 mnt baca
4.8K 🔥 Populer