LHOKSEUMAWE Sekretaris Daerah/Kota Lhokseumawe Bukhari AKs., mengatakan anggaran tahun ini masih defisit lantaran realisasi pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat tidak sesuai target. Defisit…
LHOKSEUMAWE Sekretaris Daerah/Kota Lhokseumawe Bukhari AKs., mengatakan anggaran tahun ini masih defisit lantaran realisasi pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat tidak sesuai target. Defisit anggaran berdampak terhadap pencairan dana untuk sejumlah kegiatan, termasuk di Baitul Mal Lhokseumawe.
Sampai saat ini, Baitul Mal Lhokseumawe belum menyalurkan bantuan konsumtif Rp300 ribu per orang untuk 2.000 lebih warga fakir miskin, modal usaha Rp1 juta per orang bagi ratusan pedagang kecil dari keluarga miskin, bantuan rehabilitasi rumah kaum dhuafa Rp4 juta per unit katagori rehab ringan, dan bantuan lainnya. Pasalnya, dana untuk bantuan tersebut belum dicairkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).
Kemarin pihak Baitul Mal sudah menjumpai saya menyangkut hal itu. Mungkin dalam dua hari ini sudah cair sebagian dana. Saya sudah minta DPKAD agar mencairkan dana itu sejumlah yang ada dulu, kata Bukhari menjawab portalsatu.com lewat telpon seluler, Rabu, 21 Desember 2016, sore.
Ditanya berapa jumlah dana yang akan dicairkan untuk Baitul Mal, Bukhari mengatakan, Ubebena dilee nye ka itamong peng (sejumlah yang ada jika sudah masuk dana pendapatan).
Lon peugah bak DPKAD ubebena, karena ta bagi-bagi keu beberapa kegiatan. Golom abeh itamong peng transfer (saya sampaikan kepada DPKAD agar mencairkan dana sejumlah yang ada, karena kita bagi-bagi untuk sejumlah kegiatan/bukan hanya untuk Baitul Mal. Belum masuk semua dana transfer dari pemerintah pusat), ujar Bukhari saat disinggung jumlah konkrit dana yang akan dicairkan DPKAD untuk Baitul Mal.
Bukhari menyebut dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang dikumpulkan Baitul Mal menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Itu sebabnya, kata dia, dana bantuan yang akan disalurkan Baitul Mal untuk fakir miskin harus menunggu pencairan anggaran di DPKAD. Karena ketika (dana zakat) jadi PAD sudah digabungkan (dengan penerimaan lain dari pajak daerah, retribusi daerah dan sumber PAD lainnya), katanya.
Menurut dia, saat ini pencairan dana untuk sejumlah kegiatan, termasuk program di bawah Baitul Mal, tergantung ketersediaan anggaran di kas daerah atau DPKAD. Nye hana itamong bandum peng transfer kakeuh lagee haba nyan, karena hana sesuai target. Untuk kegiatan-kegiatan yang hana ngon bayeu lam buleun nyoe, ta tunda keu awai thon 2017 (kalau tidak masuk semua dana transfer dari pusat tidak bisa dicairkan dana untuk sejumlah kegiatan, karena pendapatan tidak sesuai target. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dicairkan dana dalam bulan ini, kita tunda sampai awal tahun 2017), ujar Bukhari.[](idg)
